Honorer K1 Nganjuk Gagal Gelar Demo

agttAnjukzone.com - Tenaga honorer katagori satu (K1) Nganjuk gagal memnggelar demo ekstrim di depan pendapa kabupaten Nganjuk, Senin, (1/07/2013). Masalahnya, hingga saat ribuan honorer yang terdiri dari tenaga guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tersebut masih menyusun strategi jitu untuk melumpuhkan pejabat Nganjuk ketika demo benar-benar digelar. Pasalnya, selama ini pejabat Nganjuk dinilai tidak apresiatif terhadap perjuangan forum GTT/PTT K1 Nganjuk, meskipun mereka benar-benar telah mengabdi puluhan tahun.
Ketua Forum GTT/PTT K1 Nganjuk, Sajianto menyampaikan, pihaknya menyiapkan strategi yang lebih hebat untuk menghadapi para pejabat Nganjuk apabila demo benar-benar digelar nantinya. Masalahnya, selama ini, pejabat Nganjuk hanya memberikan janji-janji untuk membantu perjuangan honorer K1 Nganjuk agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (CPNS). Namun kenyataannya, janji-janji mereka hanya omong kosong. Padahal, para GTT/PTT K1 sudah berulang kali melakukan unjuk rasa dan mendatangi kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta, namun kenyataannya nasib para honorer daerah tersebut tetap kandas.
"Kami masih menyusun strategi yang lebih bagus," ujar Sajianto lewat handphonnya.


Pada demo nanti, forum tetap menolak hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT ) yang dikeluarkan oleh BKN pusat, di mana dalam surat tersebut disebutkan adanya otorisasi dari masalahnya database K1 Nganjuk sudah diverifikasi oleh BKN pusat. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa honorer K1 Nganjuk yang diangkat bukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sejumlah 1.178 orang, tidak memenuhi kriteria (TMK) sejumlah 4 orang, TMK dengan alasan Non-APBN/APBD dan dapat masuk dalam tenaga honorer katagori II sejumlah 110 orang.
Berkenaan hasil audit tersebut, maka tenaga honorer K1 yang diangkat bukan oleh PPK (Bupati-red), untuk diproses lebih lanjut agar disampaikan kepada BKN dengan Surat Keputusan dari PPK kepada pejabat lain di lingkungannya yang memiliki otorisasi untuk mengangkat tenaga honorer.
Pengertian memiliki otorisasi adalah kewenangan untuk mengeluarkan anggaran dalam rangka pengangkatan dan pembayaran gaji atau upah/honor bagi tenaga honorer yang dituangkan dalam bentuk keputusan PPK.
"Makanya kami menolak, karena hasil ATT, karena data K1 Nganjuk sudah melewati tim auditor, BKN, Kemenpan, dan BPKP, mengapa harus ada otorisasi lagi," tegas Sajianto.
Selain itu, perjuangan forum GTT/PTT K1 Nganjuk ke BKN pusat bersama sejumlah pejabat Nganjuk beberapa waktu lalu, terkesan Pemkab kembali mengacuhkan nasib honorer K1 Nganjuk. Padahal, lanjut Sadjianto, sesuai anjuran dari BKN pusat, Pemkab Nganjuk secepatnya mengirimkan data susulan untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan oleh BKN. Di antaranya, data yang menunjukkan bahwa honorer K1 Nganjuk benar-benar didanai lewat APBD yang ditandatangani oleh bupati. Juga, keterangan bupati yang menyatakan bahwa honorer Nganjuk yang sudah puluhan kali mendatangi BKN dan Kemenpan Jakarta ini benar-benar melakukan pengabdian pada instansinya masing-masing selama ini.
"Saat itu upama bupati mau ikut mendampingi, masalahnya sudah selesai, karena bupati tinggal mengatakan 'iya' begitu saja terhadap kondisi honorer K1 Nganjuk," sambung Sajianto. (skd)

  • No comments found

Leave your comments

Guest
Saturday, October 25, 2014
0 / 300
Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
terms and condition.
1499642
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1857
1610
12620
1474751
52156
86854
1499642

Your IP: 54.211.212.174
Server Time: 2014-10-25 18:11:13
You are here: Home Utama Honorer K1 Nganjuk Gagal Gelar Demo