Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Lintas Daerah Regional

BPR “Bodong” Didanai Miliaran, Kejaksaan Periksa Lima Saksi

NGANJUK – ANJUKZONE – Sedikitnya ada lima saksi dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) Nganjuk, bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Anjuk Ladang. Para saksi yang dipanggil adalah kepala dinas atau OPD, yang masih aktif dan sudah pensiun. Mereka diperkirakan, pejabat yang terlibat langsung dan inisiator dalam proses pendirian BPR “bodong” yang hingga sekarang belum pernah terealisasi. Anehnya, setiap tahun, dikabarkan terus dikucurkan dana miliaran rupiah, bersumber dari dana APBD sejak berdiri tahun 2012 silam. Di antaranya, masuk pada tahun 2019 ini, juga tetap dianggarkan, diketahui dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif.

Kepala Kejari Nganjuk Ardiansyah, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Eko Wahyu Prayitno menyampaikan, saat ini pihaknya memang sedang melakukan penyelidikan terkait dana APBD yang dialokasikan untuk BPR Anjuk Ladang. Tahap penyelidikan sudah dimulai sejak Agustus 2019, telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Nganjuk.
“Sementara kami memeriksa 4 – 5 orang, ada pejabat aktif dan sudah pensiun,” terang Kasipidsus Eko Wahyu Prayitno, Kamis siang, 10 Oktober 2019 di kantornya.

Hanya, Eko enggan menyebut nama-nama pejabat yang telah diperiksa. Kendati demikian, pihaknya menyampaikan, dalam waktu dekat, masih ada pihak-pihak terkait lainnya yang akan dipanggil.

Para saksi yang telah diperiksa kejaksaan di antaranya, D dan H (masih menjabat), M dan B (sudah pensiun).

Sumber di internal pemerintahan mengatakan, peraturan daerah (perda) tentang pendirian BPR Anjuk Ladang dibuat pada tahun 2010. Selanjutnya, pada 2012, dimulai mengurus ijin pendirian kepada lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) dengan modal sebesar Rp 16,5 miliar dan memiliki modal awal harus disetor paling sedikit sebesar Rp 6 miliar.

Pada tahun 2015, terdeteksi pengalokasian dana APBD miliaran rupiah, dan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Bahkan, sampai pergantian kepemimpinan dari Bupati Taufiqurrahman ke Bupati Novi, tahun 2019 ini, alokasi dana untuk BPR Anjuk Ladang terus dianggarkan. “Yang dianggarkan bukan cuma biaya pengurusan, tapi juga honor pegawai, panitia, dan lain-lain. Ini sudah dieksekusi. Padahal BPR-nya belum ada,” ujar sumber.

Reporter: Sukadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *