Berita Berita Utama Birokrasi Edukasi Nasional News Politik Uncategorized

Yayasan Aisyiyah Nganjuk Minta Pemerintah Perhatikan Guru Swasta

NGANJUK – ANJUKZONE – Kendati menjelang masa akhir menjabat sebagai anggota MPR/DPD RI, wakil rakyat dari perwakilan Provinsi Jawa Timur ini terus aktif melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Wakil rakyat ini adalah Drs. H. A. Budiono, M.Ed., yang bakal mengakhiri masa bhaktinya pada 30 September 2019 mendatang. Penyerapan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan bersama sekitar 150 guru TK, SD, SMP, MTs, wali murid, dan pengurus Yayasan Aisyiyah Kabupaten Nganjuk, mengambil tema “Sistem Ketatanegaraan dan Pelakasanaan UUD RI 1945”.

Menurut Budiono, penyerapan aspirasi masyarakat ini dilakukan oleh semua anggota MPR RI guna mengumpulkan aspirasi yang terjadi ditingkat masyarakat bawah. Hasilnya bakal disampaikan dalam sidang paripurna MPR RI di Jakarta. Hanya sistem penjaringan aspirasi kali ini dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat langsung. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan atau mengusulkan kepada pemerintah segala permasalahan yang ada di masyarakat lewat wakilnya.

Guru Aisyiyah bersama Yayasan dan wali murid mengikuti penjaringan aspirasi masyarakat bersama anggota MPR/DPD RI Budiono (foto-sukadi)

“Hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat ini nanti akan kami bawa ke sidang paripurna MPR RI di Jakarta,” terang Budiono, di SD Aisyiyah, Jalan Megantoro, Kecamatan/Kota Nganjuk, Minggu, 14 Juli 2019.

Hingga saat ini, lanjut Budiono, UUD RI telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Untuk itu, masyarakat perlu tahu dan paham hasil dari amandemen UUD RI, seperti melalui penjaringan aspirasi atau bentuk sosialisasi yang lain.

“Sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap UUD RI masih rendah setelah diamandemen,” tegas Budiono.

Seperti halnya dalam dalam dunia pendidikan, sebagai mana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional, para guru setidaknya menguasai isi dari UU pendidikan tersebut.

Kesempatan yang sama, selama proses penjaringan aspirasi, dilakukan sesi tanya jawab dari peserta. Salah satunya, Aris Nasution, SE., Kepala SD dan MTs Aisyiyah Nganjuk. Pihaknya menyampaikan adanya dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap peserta didik. Keberadaannya begitu meresahkan, sehingga banyak berpengaruh negatif terhadap kehidupan anak-anak. Perkembangan gadget ini dirasa begitu mengkawatirkan bagi generasi muda, karena mereka dapat mengkases informasi ataupun konten-konten yang tidak mendidik.

“Pemerintah seharusnya membatasi akses media sosial sehingga tidak berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak, termasuk membatasi konten-konten yang tidak mendidik,” terang Aris.

Yang dia tahu, beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri merasa kawatir terhadap dampak politik yang ditimbulkan, sehingga beberapa akun medsos sempat diblokir untuk sementara waktu. Karena dampaknya dirasa pemerintah dapat mengancam instabilitasi nasional.

“Kalau pemerintah merasa terancam dapat memblokir akun-akun medsos, kenapa tidak menutup akun-akun lain yang justru dapat membahayakan generasi muda, ini namanya tidak adil,” tegasnya.

Selanjutnya, Aris juga menyoal  nasib guru swasta. Bila beberapa tahun lalu, pemerintah sempat memberi peluang bagi guru swasta untuk diberi penghargaan menjadi pegawai negeri, namun untuk saat sekarang, penghargaan tersebut sudah tidak ada lagi. Untuk itu, melalui wakil rakyat yang duduk di Senayan, Aris meminta agar nasib guru swasta lebih diperhatikan.

“Tolong kepada pemerintah untuk diberikan masukan agar guru swasta dapat diberi penghargaan sebagai pegawai negeri setelah lama mengabdi,” katanya.

Lanjutnya, Sri Rejeki, salah satu guru PAUD Aisyiyah Nganjuk menyampaikan agar formasi penerimaan CPNS untuk guru PAUD dibuka. Lantaran selama ini, pemerintah memprioritaskan formasi bagi guru SD ke atas.

Berdasarkan hasil sesi tanya jawab tersebut menurut Budiono, permasalahannya hendak disampaikan dalam sidang paripurna bersama anggota MPR di gedung Senayang Jakarta.

Hanya Budiono mengajak kepada masyarakat Nganjuk untuk mendesak pemerintah terkait anggaran pendidikan 20 persen. Karena, prioritas pemerintah, dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk sekolah negeri, sementara untuk sekolah swasta mendapatkan sebagian kecil saja.

“Yang sebenarnya harus kita kejar itu anggaran 20 persen itu, tidak hanya diprioritaskan untuk pendidikan negeri saja, tapi juga diperhatikan untuk swasta,” tukasnya. (adv-sukadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *