Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Lintas Daerah Nasional News Regional

Ijinkan Panitia PTSL Pungut Lebihi Rp 150 Ribu, Bupati Novi Bisa Dipidanakan

Bupati Pejabat Publik Harus Mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Nganjuk dalam Putuskan Aturan

NGANJUK – ANJUKZONE – Pernyataan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengijinkan panitia Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menarik di atas batas kewajaran ketentuan dari keputusan bersama 3 menteri dinilai keputusan yang terlalu berani. Pasalnya, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan PTSL sebesar Rp 150 per bidang. Kenyataannya di Nganjuk, panitia PTSL rata-rata memungut warga hingga mencarap Rp 1 juta per bidangnya.

Bupati Novi menyampaikan, apabila dalam proses percepatan PTSL, panitia telah bersepakat dengan warga dalam menentukan biaya maka dianggap wajar-wajar saja asal transparan dalam pemanfaatan biaya yang dipungut.

Tapi lanjut Novi, yang menjadi masalah adalah jika memang tidak ada kesepakatan dan tidak transparan dan merugikan masyarakat, saya minta kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti. Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim bekerjasama dengan kejaksaan untuk menindaklanjuti pungutan-pungutan PTSL yang melebihi ketentuan tersebut.

“Kalau nanti memang sudah ada kesepakatan dengan warga dengan (panitia PTSL,Red), maka no problem,” jelas Bupati Novi usai membagi-bagikan ratusan sertifikat tanah program PTSL di pendapa kabupaten beberapa waktu lalu.

Sedang berapa nilai nominal yang dimaksud dengan batas kewajaran menurut Novi adalah itu tidak ada batasan. “Itu (pungutan,Red) tidak ada batasan, bisa Rp 300 ribu sepakat, Rp 350 ribu sepakat, ada Rp 400 ribu sepakat, yang penting, semua transparan dengan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan Bupati Novi tersebut kontan mendapat sorotan dari pakar hukum di Kabupaten Nganjuk. Mereka menyebut, tindakan bupati terlalu berani memberikan keleluasaan kepada panitia PTSL dengan memungut biaya pengurusan sertifikat di atas batas kewajaran, sebagaimana ditetapkan oleh keputusan bersama 3 menteri, tidak lebih dari Rp 150 ribu tiap bidangnya. Padahal, realitanya, di Desa Katerban, Kecamatan Baron, warga dipungut masing-masing Rp 500 per bidang, di Desa Ngrengket, Kecamatan Sukomoro Rp 700 ribu per bidang, di Desa Ngluyu dan Ngujung dipungut Rp 1 juta per bidangnya, dan masih banyak desa yang memungut di atas batas ketentuan keputusan bersama 3 menteri.

Bambang Koco, Lembaga Bantuan Hukum di Nganjuk mengingatkan kepada Bupati Nganjuk untuk hati-hati dan tidak menganggap biaya PTSL yang melampau ketentuan dari keputusan bersama 3 menteri itu wajar. Karena pemerintah telah menetapkan biaya pengurusan sertifikat hanya Rp 150 ribu tiap bidangnya, sehingga apabila melebihi ketentuan dari pemerintah sudah dapat dikatagorikan melanggar aturan dan dapat dituntut pidana.

“Walaupun sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan panitia, tetap kesepakatan yang melanggar hukum. Otomatis hasil dari kesepakatan tersebut juga batal demi hukum, karena berangkat dari  proses yang salah dan melanggar hukum,” jelasnya.

Untuk itu, sertifikat yang sudah jadi akibat dari proses yang menabrak hukum, harus dikembalikan lagi kepada kantor BPN yang mengeluarkan sertifikat.

Sorotan yang sama disampaikan Wahyu Priyo Jatmiko, LSM Kajian Hukum dan Perburuhan Nganjuk, kalau memang benar pernyataan bupati telah memberi ijin kepada panitia PTSL untuk memungut kepada masyarakat melebihi ketentuan dari keputusan bersama 3 menteri, dia dapat dikatakan telah menyahgunakan kekuasaannya. Karena bupati adalah pejabat publik, dalam memutuskan sebuah aturan, bupati juga harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Saya dengar dari tingginya angka yang diminta kepada masyarakay ada yang mencapai Rp 1 juta. Padahal tarif biaya yang diminta dari pemerintah hanya Rp 150 ribu. Jelas ini ada potensi ke arah gratifikasi. Saya berharap kepada aparat penegak hukum, Polres Nganjuk dan kejaksaan untuk segera menindaklanjuti temuan ini, karena ini dilakukan bersifar massive,” katanya.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *