Berita Berita Utama Birokrasi Edukasi Lintas Daerah Nasional News Politik Regional

KKG Olahraga SD Nganjuk Aspirasikan Mutu Pendidikan

Aspirasi Masyarakat tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945

NGANJUK – ANJUKZONE – Anggota MPR RI, Drs. H. A. Budiono, M.Ed. kembali menyapa konstiuennya di daerah pemilihannya, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sambil menyapa, wakil rakyat yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI ini juga melakukan penyerapan aspirasi masyarakat tentang “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bersama ratusan Kelompok Kerja Guru SD Olahraga di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, 14 Maret 2019.

Bertempat di Gedung Koresasi Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai narasumber adalah Drs. H.A. Budiono, M.Ed., anggota MPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh 300 guru olahraga.

Budiono menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi representasi melalui kegiatan serap aspirasi, mendengar dan menerima pengaduan masyarakat. “Termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah,” papar Budiono.

300 guru olahraga se kabupaten Nganjuk mengikuti kegiatan aspirasi masyarakat di gedung koperasi Gondang (foto-sukadi)

Lanjutnya, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Budiono,dengan terlaksananya kegiatan serap aspirasi dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota MPR RI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hanya dalam kegiatan aspirasi masyarakat ini, Budiono banyak membahas masalah mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya, terkait dengan peningkatan kesejahteraan para guru yang dirasa masih membutuhkan perhatian lebih serius oleh pemerintah.

Sementara, kondisi para guru di Nganjuk, Jawa Timur, rata-rata lembaga pendidikan di jenajang SD, masih kekurangan guru berstatus pegawai negeri. Sehingga tingkat rasionya, tidak seimbang.

“Di satu sekolah (SD,Red), jumlah guru yang sudah pegawai negeri rata-rata tiga, termasuk kepala sekolah sudah pasti, sedang yang lain masih berstatus honorer dengan gaji sangat minim,” terang Budiono.

Sekadar diketahui, serap aspirasi juga diwarnai sesi tanya jawab antara peserta dengan kedua nara sumber seputar ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tanya jawab dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis, hasilnya untuk dijadikan bahan kajian anggota MPR RI Budiono dalam persidangan di Gedung Senayan Jakarta.

Katinem, Kepala SD Senggoar 3 Gondang (foto-sukadi)

Katinem, kepala SDN Senggoar 3, Kecamatan Gondang menyampaikan, di Nganjuk, banyak guru SD menolak menjadi kepala sekolah karena takut disuruh menanggung keterlambatan pencairan dana BOS untuk biaya operasional sekolah. Karena dana BOS selalu terlambat dicairkan pada setiap tiga bulan, pada akhir tri bulan, sehingga banyak sekolah kelabakan harus mencari pinjaman yang jumlahnya tidak sedikit. Apabila tidak mendapat pinjaman untuk membiayai kebutuhan sekolah, maka dapat menghambat proses belajar mengajar.

“Tolong bapak (Budiono,Red) sampaikan kepada bapak Presiden RI, Joko Widodo atau Kementerian Pendidikan Nasional melalui Anggota MPR RI Drs. H.A. Budiono, M.Ed., dana BOS untuk dicairkan tepat waktu, jangan terlambat-terlambat terus,” keluh Katinem dalam acara Dengar Pendapat Masyarakat bersama ratusan GURU SD di Nganjuk.

Sulawan, guru olahraga SDN Candirejo, Kecamatan Loceret (foto-sukadi)

Kesempatan yang sama, Sulawan, guru SDN Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini pernah ‘mencak-mencak’, karena muridnya ditolak masuk di SMP Negeri, gara-gara umunya selisih 1 bulan. Padahal, muridnya telah memenuhi semua syarat yang ditentukan. (adv)

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *