Berita Berita Utama Birokrasi Edukasi Lintas Daerah Nasional News Politik Regional

Budiono : Generasi Milenial Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

NGANJUK – ANJUKZONE – Kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan anggota MPR RI Drs. H. A. Budiono, M.Ed tetap disambut antusias oleh kalangan milenial. Seperti diselenggarakan di SMA Negeri 1 Kertosono, Kabupaten Nganjuk berjalan semarak. Bukan hanya pelajar, sejumlah guru dan karyawan staf kantor pun turut larut jalannya sosialisasi di aula SMAN 1 Kertosono, 12 Maret 2019.

Bertindak sebagai narasumber adalah Drs. H.A. Budiono, M.Ed dan Drs. Rasid Anggara, MM.

Menurut Budiono menyampaikan, dalam praktinya, demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai teori yang ada, serta belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kendati setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat, sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar 1945, serta tersirat dalam sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia, realitanya tidak sebanding dengan perjuangan demokrasi di Indonesia.

Siswa SMAN 1 Kertosono menyampaikan pertanyaan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan anggota MPR RI Drs. H. A. Budiono, M.Ed (foto-tommy)

Banyak calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk biaya kampanye besar-besaran. Dampaknya, korupsi merajalela, depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana anti politik yang terus meluas, fungsi partai politik tidak berjalan, serta terjadi ketidakstabilan kepemimpinan nasional. “Akibat dari salah pilih pemimpin atau wakil di parlemen, dapat berdampak fatal terhadap pembangunan,” tegas anggota MPR RI didampingi Kepala SMAN 1 Kertosono.

Kesempatan serupa disampaikan nara sumber Drs. Rasid Anggara, MM, melemahnya sistem demokrasi di Indonesia juga dirasakan berbagai kalangan. Baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke pelosok tanah air.

Menurut Rasid Anggara, melemahnya sistem demokrasi di Indonesia dikuatirkan, paham ideologi terlarang di Indonesia kembali tumbuh. Lantaran terjadi kebebasan yang tidak terkendali, yang semua mengatasnamakan kepentingan wong cilik. “Ini dibutuhkan kader bela bangsa yang handal untuk mempertahankan sistem demokrasi Pancasila,” tegas dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Nganjuk ini.

Untuk itu, lanjut Rasid Anggara, MPR RI memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh bangsa Indonesia.

“Sosialisasi tersebut merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa di tengah kondisi bangsa yang memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Rasid, empat hal tersebut harus dilakukan oleh segenap komponen anak bangsa, bukan oleh MPR-RI saja karena ini adalah tanggung jawab bersama. Untuk itulah, perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, sehingga untuk menghadapi masa depan bangsa ini akan lebih tegak dan kokoh dalam berbangsa dan bernegara. “Termasuk mahasiswa dan pemuda, empat pilar kebangsaan tersebut harus sudah dikuasai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Seperti kegiatan sosialisasi sebelumnya, selalu diwarnai dengan sesi tanya jawab dari peserta, disampaikan secara langsung, maupun lewat tulisan. Hasilnya, akan disampaikan sebagai bahan pembahsan  dalam rapat bersama anggota MPR.  (adv)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *