Berita Berita Utama Birokrasi Edukasi Hukum Kriminal Lintas Daerah Regional

Dipanggil Dinas, Bendahara SMPN 1 Lengkong Elak Manipulasi Data

Laporan Tidak Benar, Dana BSM/PIP Diambil Sendiri oleh Siswa ke Bank

NGANJUK – ANJUKZONE – Dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum bendahara SMPN 1 Lengkong mendapat perhatian Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, M. Yasin. Bukan hanya oknum bendahara BSM/PIP yang diapanggil di kantor Dinas Pendidikan Nganjuk yang berada di Jalan Dermojoyo Nganjuk, kepala sekolah dan bendahara BOS juga ikut dipanggil. Mereka, bersama-sama dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkan oleh Ketua LSM Sapu Jagat PH2LH, Moh. Subroto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Rabu siang, 27 Februari 2019 kemarin.

Hanya Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, M. Yasin tidak menjelaskan secara rinci, hasil dari penjelasan oknum bendahara dan kepala sekolah tersebut.

“Sudah kami panggil,” terang M. Yasin dikonfirmasi lewat WhatsApp-nya, Kamis sore, 28 Februari 2019.

Hanya, menurut M. Yasin, terkait dugaan kasus yang sempat dilaporkan oleh LSM Sapu Jagat ke Kejari Nganjuk yang tembusannya dialamatkan kepadanya, pihak terlapor tidak mengakui telah melakukan penyimpangan. Terutama, bendahara BSM/PIP, (LA) menolak disebut telah mengambil dana pencairan BSM/PIP di bank yang ditunjuk. Dikatakan di hadapan kepala dinas, seluruh siswa penerima dana bantuan, mengambil sendiri di bank. Lantaran, proses pengambilan bantuan BSM/PIP dilakukan atas nama siswa penerima masing-masing. Sehingga kepala sekolah atau bendahara tidak dapat mengambil, tanpa menunjukkan identitas diri siswa berupa kartu siswa.

“Iya, (dana bantuan BSM/PIP,Red) diambil oleh siswa sendiri ke bank,” tegas M. Yasin.

Sehingga, dimungkinan, seluruh isi laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemotongan BSM/PIP dan penyimpangan alokasi dana BOS oleh oknum bendahara SMPN 1 Lengkong tidak benar.

“Insya Allah tidak benar (laporannya,Red),” kata M. Yasin.

Seperti diberitakan, empat orang, secara bersama-sama dilaporkan ke Kejari Nganjuk oleh Ketua LSM Sapu Jagat PH2LH Nganjuk, M. Subroto, karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulai data bantuan siswa miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP), dan pungutan liar terhadap ratusan  siswa. Ke-empat orang tersebut, adalah kepala sekolah (IP), ketua komite sekolah (PR), bendahara BOS (EP), dan bendahara PIP (LA).

Menurut M. Subroto, kepala sekolah bersama bendahara BSM / PIP telah melakukan manipulasi data terhadap sejumlah siswa penerima beasiswa yang bersumber dana dari Kementerian Pendidikan Nasional.  Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Bentuk penyimpangannya, beberapa siswa yang seharusnya sudah tidak berhak menerima beasiswa, karena tidak terdaftar sebagai siswa SMPN 1 Lengkong, namun datanya tetap ada, dan tetap menerima bantuan. Lantas, uang tersebut diambil sendiri oleh bendahara untuk keperluan sendiri.

“Ada beberapa murid yang sudah keluar, namanya dicoret, tapi ketika beasiswa turun, namanya muncul, dan uangnya diambil oleh bendahara sendiri,” terang pelapor di Kejari Nganjuk.

Bentuk penyimpangan lain dari bendahara BSM/PIP adalah, pada saat pencairan bantuan, pihak orang tua diminta untuk tanda tangan pada kuitansi kosong, sebagai syarat pengambilan dana bantuan di bank. Sedangkan proses pengambilan tidak dilakukan oleh siswa sendiri, melainkan oleh bendahara. Setelah diambil dari bank, uang tidak langsung diberikan kepada siswa, tanpa ada laporan yang jelas.

Setelah diambil oleh bendahara, ada beberapa siswa yang uangnya langsung dipotong, untuk biaya administrasi.

Sedangkan untuk bendahara BOS, M. Subroto mencurigai adanya pemanfaatan keuangan yang tidak transparan. Ada beberapa pos anggaran yang penggunaannya tidak sesuai petunjuk teknis alokasi dana BOS.

Misalnya, dana BOS itu menurut aturannya tidak boleh untuk memberi insentif bagi wali kelas, tapi oleh bendahara tetap dilakukan.

Runyamnya, bendahara BOS pernah melaporkan SPJ rampung tentang kegiatan pelaksanaan ujian sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, tapi dananya tidak diberikan kepada para pengawas ruang.

Dana bantuan transportasi untuk pengawas ruang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk tidak diberikan, padahal mereka telah dimintai tanda tangan untuk SPJ rampung.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *