Berita Berita Utama Edukasi Hukum Kriminal Lintas Daerah News Regional

Bendahara BOS dan PIP SMPN 1 Lengkong Dilaporkan ke Kejaksaan

Dugaan Manipulasi Data hingga Tandatangani Kuitansi Bodong

NGANJUK – ANJUKZONE – Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di SMPN 1 Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Rabu siang, 27 Februari 2019. Laporan disampaikan oleh LSM Sapu Jagat PH2LH Nganjuk, dengan melampirkan setumpuk data pendukung kecurangan, berupa kuitansi, buku tabungan, data wawancara dengan wali murid dan siswa.

Empat orang, secara bersama-sama dilaporkan ke Kejari Nganjuk oleh Ketua LSM Sapu Jagat PH2LH Nganjuk, M. Subroto, karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulai data bantuan siswa miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP), dan pungutan liar terhadap ratusan  siswa. Ke-empat orang tersebut, adalah kepala sekolah (IP), ketua komite sekolah (PR), bendahara BOS (EP), dan bendahara PIP (LA).

Menurut M. Subroto, kepala sekolah bersama bendahara BSM / PIP telah melakukan manipulasi data terhadap sejumlah siswa penerima beasiswa yang bersumber dana dari Kementerian Pendidikan Nasional.  Nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Bentuk penyimpangannya, beberapa siswa yang seharusnya sudah tidak berhak menerima beasiswa, karena tidak terdaftar sebagai siswa SMPN 1 Lengkong, namun datanya tetap ada, dan tetap menerima bantuan. Lantas, uang tersebut diambil sendiri oleh bendahara untuk keperluan sendiri.

“Ada beberapa murid yang sudah keluar, namanya dicoret, tapi ketika beasiswa turun, namanya muncul, dan uangnya diambil oleh bendahara sendiri,” terang pelapor di Kejari Nganjuk.

Bentuk penyimpangan lain dari bendahara BSM/PIP adalah, pada saat pencairan bantuan, pihak orang tua diminta untuk tanda tangan pada kuitansi kosong, sebagai syarat pengambilan dana bantuan di bank. Sedangkan proses pengambilan tidak dilakukan oleh siswa sendiri, melainkan oleh bendahara. Setelah diambil dari bank, uang tidak langsung diberikan kepada siswa, tanpa ada laporan yang jelas.

“Setelah diambil oleh bendahara, ada beberapa siswa yang uangnya langsung dipotong, katanya untuk biaya administrasi,” tegasnya.

Sedangkan untuk bendahara BOS, M. Subroto mencurigai adanya pemanfaatan keuangan yang tidak transparan. Ada beberapa pos anggaran yang penggunaannya tidak sesuai petunjuk teknis alokasi dana BOS.

“Misalnya, dana BOS itu menurut aturannya tidak boleh untuk memberi insentif bagi wali kelas, tapi oleh bendahara tetap dilakukan,” kata M. Subroto.

Runyamnya, bendahara BOS pernah melaporkan SPJ rampung tentang kegiatan pelaksanaan ujian sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, tapi dananya tidak diberikan kepada para pengawas ruang.

“Dana bantuan transportasi untuk pengawas ruang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk tidak diberikan, padahal mereka telah dimintai tanda tangan untuk SPJ rampung,” ucapnya.

Meski telah ada dana BOS, lanjutnya, masih saja terjadi banyak pungutan. Di antaranya, study tour, uang bimbingan belajar, beli LKS, uang komputer, uang infak, uang foto, uang biaya perpisahan, uang seragam, uang try out, uang pembelian vandel, dan uang administrasi.

Kasi Intel Kejari Nganjuk, Dicky Andi Firmansyah, SH membenarkan telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana BOS, manipulasi data BSM/PIP, pungutan liar di SMPN 1 Lengkong yang dilaporkan oleh LSM Sapu Jagat PH2LH Nganjuk.

Hanya pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih harus membaca dan mempelajari isi laporan. Selanjutnya, pihak kejaksaan akan memanggil pihak-pihak yang dikira terlibat dalam laporan.

“Kan baru saja menerima laporan, belum sempat membaca,” tukas Kasi Intel Kejari Nganjuk ditemui di kantornya.

Terkait empat terlapor, hingga berita ini diunggah, belum dapat dimintai keterangannya.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *