Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah Politik Regional

Serap Aspirasi Masyarakat, Budiono Dengarkan Aduan Kyai Kampung Patianrowo

NGANJUK – ANJUKZONE – Penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota Badan Pengkajian MPR RI tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terus digalakkan. Kali ini anggota MPR RI, Drs. H.A. Budiono, M.Ed menjalin penyerapan aspirasi bersama Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul ‘Ulama (NU) Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada Senin, 11 Pebruari 2019.

Bertindak sebagai narasumber adalah H.A. Budiono, anggota MPR RI dan KH. Ali Musthofa Said, Rais Syuri’yah NU Nganjuk, diikuti oleh 150 anggota MWC NU Kecamatan Patianrowo, di Ponpes Al Qomar, Desa Pakuncen.

Menurut Budiono, penyerapan aspirasi masyarakat ini, guna melaksanakan fungsi representasi melalui kegiatan serap aspirasi, mendengar dan menerima pengaduan masyarakat, termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah, berdasarkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Budiono,  dilaksanakannya penyerapan aspirasi masyarakat tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, sedikitnya ada lima alasan yang melatarbelakangi. Di antaranya, alasan histories, filosofis, teoritis, yuridis, dan politik praktis.

“Sejarah mencatat pembentukan UUD 1945 memang didesain para pendiri negara (BPUPKI & PPKI) sebagai UUD yang sifatnya sementara dan butuh penyempurnaan lebih lanjut,” jelas Budiono.

Sedangkan alasan filosofisnya, bahwa dalam UUD 1945 terdapat percampuradukan beberapa gagasan yang saling bertentangan. Sementara, secara teoritis, bahwa dari sudut pandang teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan hal tersebut. Serta, sebagaimana lazimnya konstitusi tertulis yang selalu memuat adanya klausula perubahan didalam naskahnya, begitupun UUD 1945 yang didasari akan ketidaksempurnaan didalamnya dikarenakan UUD 1945 itu sendiri merupakan hasil pekerjaan manusia.

“Secara sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, dalam praktik politik sebenarnya UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan yang menyimpang dari teks aslinya,” tegasnya.

Hal yang sama, KH. Ali Musthofa Said, Rais Syuri’yah NU Nganjuk menyampaikan, dalam sistem politik demokratis seperti sekarang ini, penyelenggaraan negara serta pemerintahan dipegang oleh organisasi politik atau partai politik, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Semua aspirasi politik disalurkan melalui organisasi politik yang ada. Sementara organisasi kemasyarakatan seperti NU memfokuskan diri pada pengembangan pendidikan dakwah dan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Tetapi dalam kenyataannya dewasa ini banyak kalangan rakyat yang menyampaikan bebagai aspirasinya, terutama mengenai kesejahteraan dan keamanan mereka kepada NU,” jelas KH. Ali Musthofa.

Lanjutnya, padahal semestinya aspirasi tersebut disampaikan kepada partai politik atau wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengaduan dan aspirasi yang diamanatkan ke NU semakin banyak, sehingga tidak mungkin NU menghindar atau berdiam diri. Di sisi lain NU meihat kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara banyak mengalami kemerosotan.

“Sebagai salah satu pendiri bangsa ini dan sebagai rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan negara, maka NU mulai melakukan kajian serius terhadap berbagai kondisi yang dialami bangsa ini,” tukasnya.

Selama penyerapan aspirasi berlangsung, dilakukan tanya-jawab antara peserta dengan narasumber seputar tema yang diangkat. Hasilnya, bakal disampaikan oleh Budiono dalam rapat paripurna di gedung MPR RI, Senayan, Jakarta. (adv)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *