Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News Politik Regional

Tiba-Tiba Muncul Pengumuman Ini, Honorer K2 Nganjuk Kecelik Daftar PPPK

Hanya Formasi Penyuluh Pertanian Bisa Ikut Tes Gaji Ditanggung Kementan

NGANJUK – ANJUKZONE – Warganet di Kabupaten Nganjuk mendadak diresahkan munculnya pengumuman tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun anggaran 2019. Padahal, informasi formasi rekrutmen PPPK sudah lama ‘menghilang’, setelah pemerintah daerah (Pemda) Nganjuk mencabut rencana usulan formasi untuk kelompok jabatan tenaga guru,  kesehatan, dan penyuluh pertanian beberapa waktu lalu. Lantaran, pemda berdalih, kondisi keuangan pada APBD Nganjuk tidak cukup dana untuk membiayai gaji para calon pendaftar PPPK tersebut. Sedangkan jadwal pendaftaran sendiri telah habis masanya, per 17 Februari 2019 lalu. Pengumuman tentang PPPK ini dikeluarkan per tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekda Nganjuk, Ir. Agoes Soebagijo, dan langsung menyebar di sejumlah media sosial.

Akibatnya, beberapa tenaga honorer katagori dua, yang merasa namanya ada dalam database BKN kecelik,  terlanjur mengakses lewat laman website seperti disebut pada pengumuman, yakni; https://ssp3k.bkn.go.id/  atau di https://www.nganjukkab.go.id/, namun gagal.

Dihubungi lewat mobile phone-nya, Kepala BKD Nganjuk, Drs. Sudrajat, MM membenarkan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan pengumuman tentang PPPK tahap I tahun anggaran 2019. Hanya, pengumuman rekrutmen ini, formasinya tidak diperuntukkan bagi tenaga guru dan kesehatan, melainkan khusus untuk tenaga penyuluh pertanian. Lantaran sejak seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk diundang oleh pemerintah di Batam beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa biaya rekrutmen PPPK seluruhnya dibebankan kepada APBD masing-masing. Merasa keberatan, sebagian besar daerah mencabut formasi yang telah diusulkan, termasuk Kabupaten Nganjuk yang saat itu diwakili Wakil Bupati Marhaen Jumadi dan Sekda Agoes Soebagijo.

“Karena semua biaya dibebankan kepada APBD, surat yang terlanjur diusulkan kepada pemerintah dicabut. Hanya, untuk daerah di Jawa Timur ada beberapa saja yang melaksanakan,” terang Sudrajat, Rabu, 20 Februari 2019.

Dengan demikian, untuk Kabupaten Nganjuk tidak mengambil kesempatan rekrutmen penerimaam PPPK untuk tahap I tahun 2019 ini.

Namun dalam perjalanan, pihak Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan perpanjangan hingga tanggal 20 Februari 2019 khusus untuk formasi tenaga penyuluh pertanian agar tetap dibuka. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan tidak mengajukan perpanjangan, seperti yang dilakukan oleh Kementan. Akhirnya, saat surat pengumuman tentang PPPK dikeluarkan, formasi tenaga guru dan kesehatan tetap tercantum jadi satu paket.

“Karena dalam satu paket, (formasi tenaga guru dan kesehatan,Red)  tidak bisa dibuka sendiri-sendiri. Ketika portal pendaftaran dibuka, otomatis untuk formasi tenaga guru dan kesehatan tidak bisa ikut membuka, karena Kementerian Kesehatan dan Pendidikan tidak mengajukan (perpanjangan,Red),” tegas Sudrajat.

Lanjutnya, khusus untuk formasi tenaga penyuluh pertanian, akan dilakukan tes pada Sabtu, 23 Februari 2019. Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi, diangkat menjadi PPPK, penggajiannya ditanggung dari keuangan Kementan sendiri.

“Karena APBD tidak sanggup menggaji, maka ditanggung dari Kementerian Pertanian sendiri,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Forum Peduli Guru (FPG) Nganjuk, Supriyono menyayangkan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka pengadaan formasi rekrutmen PPPK dengan membebankan seluruh biaya kepada keuangan daerah. Akhirnya, banyak daerah yang menolak untuk menjalankan setelah melihat kondisi APBD tidak mencukupi untuk mendanai.

Supriyono, Ketua LSM FPG Kabupaten Nganjuk (foto:pri)

Harusnya, menurut Supriyono, pemerintah pusat menyelaraskan kondisi keuangan negara sebelum memutuskan untuk membuka formasi PPPK.

“Jangan memberi ‘pepesan kosong’ kalau ujung-ujungnya seluruh biaya dibebankan kepada daerah. Dampaknya dapat meresahkan masyarakat,” terang Supriyono.

Lebih-lebih, setelah pemerintah daerah memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran rekrutmen PPPK, namun tiba-tiba muncul pengumuman yang menyatakan Pemkab Nganjuk akan membuka penerimaan calon PPPK  dari eks tenaga honorer kategori dua yang ada dalam database BKN  dan Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan /atau MoU / Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah, dengan alokasi sebanyak 614 orang, keresahan muncul di kalangan guru honorer.

“Begitu membaca ada pengumuman, ramai para guru honorer mengakses di laman website Kemenpan, tapi gagal terus, alasan sudah ditutup,” tegasnya.

Yang meresahkan menurut Supriyono, pemerintah masih membuka formasi bagi tenaga penyuluh pertanian. Sedangkan untuk tenaga guru dan kesehatan tidak, dengan alasan tidak mengajukan.

“Kalau tidak satu, iya tidak semuanya, jangan tebang pilih,” tukas Supriyono.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *