Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Lintas Daerah News Politik Regional

Dianggap Curang, Panitia Pilkades Ngudikan Di-PTUN-kan

Surat Tidak Sah Capai 1.620 Lembar, Minta Coblosan Ulang

NGANJUK – ANJUKZONE – Diduga proses pemungutan suara Pilkades di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk tidak fair, panitia Pilkades digugat ke Pengadilan Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Dami Astuti SS, MH calon kades nomor urut 1 melalui kuasa hukumnya, Imam Ghozali SH, MH menyampaikan gugatan ke PTUN Surabaya senagaja ditujukan kepada panitia Pilkades Ngudikan, dan sudah diterima dengan nomor perkara : 16/G/2019/PTUN SBY tertanggal 15 Februari 2019.

”Pilkades di Desa Ngudikan diikuti oleh tiga peserta, yakni Dami Astuti dengan nomor urut satu, Imam Nawawi nomor urut dua, dan Sumadji nomor urut tiga,” terang Imam Ghozali.

Proses pemungutan suara pada Selasa 12 Februari 2019 lalu,  Dami Astuti mendapat perolehan suara 871 suara, Imam Nawawi 946 dan Sumadji 26. Sementara surat suara tidak sah mencapai 1.620 lembar. Ini sangat patut diduga terjadi sebuah konspirasi.

Menurut Imam, indikasi tidak fair sudah terlihat saat pembagian kartu suara, di mana panitia pilkades memberikan surat atau kartu suara kepada pemilih dalam keadaan kertas terlipat.

Padahal, sesuai peraturan, seharusnya KPPS memberikan kartu suara dalam keadaan terbuka, bukan dalam kondisi dilipat. Rujukannya menurut Imam adalah Perbup Nganjuk nomor 16 tahun 2017, pasal 63 ayat (2), yang berbunyi : “KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka”.

“Akhirnya banyak pemilih yang mencoblos dalam kondisi kertas masih terlipat. Sehingga, terdapat dua lubang coblosan yang simetris pada surat suara,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Imam, pemilih usianya  beragam, ada yang masih muda, ada juga yang sudah tua, dan ada mungkin yang beranggapan asal mencoblos sekali tepat di gambar, dianggap sudah selesai.

Berikutnya, Imam juga menjelaskan, bahwa coblosan simetris dari lipatan surat suara itu tidak mengenai kolom calon lain. Sehingga, sesuai aturan seharusnya tetap dinyatakan sah.

Aturannya disebut Imam juga tertuang dalam Perbup Nganjuk nomor 16 tahun 2017, dan peraturan perubahannya yakni Perbup Nganjuk nomor 1 tahun 2019. Selain itu, Imam juga mengacu pada Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018, pasal 49 ayat (3).

Sehingga, lanjut Imam Ghozali, kliennya Dami Astuti, yang seharusnya mendapat perolehan suara terbanyak, menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan Imam Nawawi peserta nomor urut 2.

Untuk itu, kliennya sebagai pihak yang dirugikan, menuntut dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah dan dilakukan secara fair. Atau, dilakukan pencoblosan ulang sesegera mungkin,

“Selain itu, kami juga sudah mengajukan surat kepada Bupati Nganjuk untuk menunda pelantikan karena masih ada sengketa, dan Bupati dalam hal ini memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkades ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Wilangan Hari Tri mengatakan, saat ini surat suara hasil Pilkades Desa Ngudikan masih diamankan di kantor Kecamatan usai perhitungan,

“Kami kemarin koordinasi dengan Polsek Wilangan juga, dan diputuskan kotak suara ditaruh Kecamatan, itu dikunci diruangan Pak Camat,” katanya.

Sedangkan pihak panitia Pilkades Desa Ngudikan hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi oleh pewarta media ini.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *