Uncategorized

MWC Ngronggot Bersama Anggota MPR RI Budiono Gali Aspirasi Warga NU

NGANJUK – ANJUKZONE – Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Ngronggot  kedatangan anggota MPR RI daerah pemilihan Jawa Timur Drs. H.A. Budiono, M.Ed. Bersama 150 warga NU, Budiono menjaring aspirasi dari kalangan masyarakat bawah terkait Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945. Berlaku sebagai narasumber adalah Budiono sendiri didampingi KH. Muhib, M.Pd.I, Ketua Tanfidziyah MCW NU.

Budiono menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi representasi melalui kegiatan serap aspirasi, mendengar dan menerima pengaduan masyarakat. “Termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah,” papar anggota MPR RI yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini di Aula MWC NU Kecamatan Ngronggot, 21 Januari 2019.

Lanjutnya, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti dilakukan di hadapan ratusan warga NU Ngronggot bertajuk tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan UUD  Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Budiono,dengan terlaksananya kegiatan serap aspirasi dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota MPR RI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal yang sama disampaikan KH. Muhib, M.Pd.I, Ketua Tanfidziyah MCW NU

bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada “kualitas” figur pemimpin atau presiden tapi ada masalah berat pada sistem ketatanegaraan yang tengah dijalankan saat ini.

“Ibarat mobil, sebagus apapun sopirnya jika sistem permesinan mobil dimaksud bermasalah makan tetap akan membahayakan,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi bangsa kita saat ini kurang lebih demikian. Karenanya, ideal jika mobil tersebut memiliki sopir dan ‘tim montir’ agar mampu membenahi sistem mobil yang bermasalah.

“Realitasnya sekarang sistem ketatanegaraan kita sekali lagi ibarat mobil tidak jelas mana fungsi rem, mana fungsi kopling dan mana fungsi  gas. sudah kacau dan  tidak jelas,  sehingga sopir sering salah pegang dan salah kendali,” sindirnya.

Narasumber serap aspirasi memaparkan bahwa dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

“Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya,” jelasnya.

Menurutnya, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Hasil serap aspirasi, menurut Budiono, akan dibawa dalam rapat paripurna MPR RI di Gedung Senayan Jakarta.(adv)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *