Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News Regional

Rekrutmen PPPK Nganjuk Masih Buram

Kondisi Keuangan Daerah Tidak Mencukupi untuk Menggaji

NGANJUK – ANJUKZONE – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I tahun 209 di lingkup Pemkab Nganjuk masih abu-abu. Kendati pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang kebijakan pengadaan P3K, Pemkab Nganjuk menanggapinya dengan dingin. Bahkan kian tidak jelas, antara bakal dilaksanakan atau tidak.

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyamyampaikan, hingga saat ini di lingkup Pemkab Nganjuk belum ada kepastian adanya seleksi P3K. Hal ini mengingat kondisi keuangan daerah untuk menggaji bakal calon pegawai kontrak tersebut masih kesulitan. Lantaran, berdasarkan hasil pertemuan para kepala daerah seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Batam, Provinsi Riau beberapa waktu lalu, sistem rekrutmen dan penggajian diserahkan sepenuhnya terhadap daerah masing-masing. Padahal, di Nganjuk total tenaga honorer cukup banyak. Tercatat, honorer dari katagori satu jumlahnya mencapai seribu lebih, katagori dua sekitar 600 orang, dan non katagori tercatat sekitar 3 ribu orang.

“Kondisi keuangan daerah belum bisa menjangkau untuk menggaji pegawai tenaga kontrak, karena jumlah K1 saja sudah di atas seribu, untuk K2 mencapai 600 orang, apalagi yang non K, tercatat ada sekitar tiga ribu orang,” terang Marhaen Djumadi ditemui Anjukzone.com di kantor DPRD Nganjuk, Senin sore, 04 Februari 2019.

Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus berusaha agar permasalahan tenaga honorer di lingkup Pemkab Nganjuk bisa teratasi. Untuk itu, permasalahan rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja akan dibahas bersama OPD terkait, termasuk bersama DPRD Nganjuk.

Disoal adanya seleksi P3K di Nganjuk, Maehaen Djumadi enggan memberikan kepastian. Sama halnya Kepala BKD Nganjuk, Sudrajat, saat disoal tentang P3K justru melempar pertanyaan kepada bupati, wakil bupati dan Sekda Nganjuk.

“Saya tidak bisa memberikan jawaban, coba ditanyakan langsung kepada Pak Bupati, Pak Wabub atau kepada Pak Sekda,” kilah Sudrajat ditemui dalam agenda rapat paripurna penyampaian RPJMD di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *