Berita Berita Utama Edukasi Nasional News Politik

Budiono: Generasi Muda Sasaran Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

NGANJUK – ANJUKZONE – Generasi muda menjadi sasaran program sosialisasi empat pilar kebangsaan Anggota MPR RI Drs. H. A. Budiono, M.Ed. Kali ini sosialisasi ditujukan kepada pelajar di  SMK Al- Khoiriyah, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Bukan hanya pelajar, namun pengurus yayasan dan beberapa gurunya juga terlibat dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, di halaman SMK Al-Khoiriyah, Minggu, 20 Januari 2019.

Dalam paparannya Budiono menyampaikan, dalam praktinya, demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai teori yang ada, serta belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kendati setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat, sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar 1945, serta tersirat dalam sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia, realitanya tidak sebanding dengan perjuangan demokrasi di Indonesia.

Yang lebih memprihatinkan lanjut Budiono, banyak calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk biaya kampanye besar-besaran. Dampaknya, korupsi merajalela, depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana anti politik yang terus meluas, fungsi partai politik tidak berjalan, serta terjadi ketidakstabilan kepemimpinan nasional. “Akibat dari salah pilih pemimpin atau wakil di parlemen, dapat berdampak fatal terhadap pembangunan,” tegas anggota MPR RI didampingi Ketua Yayasan Al-Khoiriyah KH. Abdul Wachid Badrus.

Kesempatan serupa disampaikan nara sumber Ketua Yayasan Al-Khoiriyah KH. Abdul Wachid Badrus, melemahnya sistem demokrasi di Indonesia juga dirasakan berbagai kalangan. Baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke pelosok tanah air.

Menurut Abdul Wachid Badrus, melemahnya sistem demokrasi di Indonesia dikuatirkan, paham ideologi terlarang di Indonesia kembali tumbuh. Lantaran terjadi kebebasan yang tidak terkendali, yang semua mengatasnamakan kepentingan wong cilik. “Ini dibutuhkan kader bela bangsa yang handal untuk mempertahankan sistem demokrasi Pancasila,” tegas mantan wakil Bupati Nganjuk yang menjabat dua periode itu.

Untuk itu, lanjut Abdul Wachid Badrus, MPR RI memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh bangsa Indonesia.

“Sosialisasi tersebut merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa di tengah kondisi bangsa yang memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Abdul Wachid Badrus, empat hal tersebut harus dilakukan oleh segenap komponen anak bangsa, bukan oleh MPR-RI saja karena ini adalah tanggung jawab bersama. Untuk itulah, perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, sehingga untuk menghadapi masa depan bangsa ini akan lebih tegak dan kokoh dalam berbangsa dan bernegara. “Termasuk pelajar dan pemuda, empat pilar kebangsaan tersebut harus sudah dikuasai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Seperti kegiatan sosialisasi sebelumnya, selalu diwarnai dengan sesi tanya jawab dari peserta, disampaikan secara langsung, maupun lewat tulisan. Hasilnya, akan disampaikan sebagai bahan pembahsan  dalam rapat bersama anggota MPR.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *