Berita Utama Nasional News Politik

Budiono Serap Aspirasi Guru di Bawah Muslimat NU Nganjuk

NGANJUK – ANJUKZONE – Awal tahun 2019, anggota MPR RI Drs. H. A. Budiono, M.Ed., kembali gencar melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kali ini, wakil rakyat yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI melakukan serap aspirasi dari guru-guru lembaga pendidikan di bawah naungan pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Nganjuk, di aula Khotijah SDIT Muslimat NU Nganjuk, Kamis, 17 Januari 2019.

Di hadapan 150 guru, Budiono menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi representasi melalui kegiatan serap aspirasi, mendengar dan menerima pengaduan masyarakat. “Termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah,” papar anggota MPR RI yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini.

Serap aspirasi dari guru-guru lembaga pendidikan di bawah naungan pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Nganjuk, di aula Khotijah SDIT Muslimat NU Nganjuk, Kamis, 17 Januari 2019. (foto-sukadi)

Lanjutnya, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti dilakukan di hadapan ratusan guru bertajuk tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan UUD  Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Budiono,dengan terlaksananya kegiatan serap aspirasi dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota MPR RI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Muslimat Nganjuk, Hj. Yusi Nur Hidayah, S.Pd.I bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada “kualitas” figur pemimpin atau presiden tapi ada masalah berat pada sistem ketatanegaraan yang tengah dijalankan saat ini.

“Ibarat mobil, sebagus apapun sopirnya jika sistem permesinan mobil dimaksud bermasalah makan tetap akan membahayakan,” jelas Hj. Yusi Nur Hidayah.

Menurutnya, kondisi bangsa kita saat ini kurang lebih demikian. Karenanya, ideal jika mobil tersebut memiliki sopir dan ‘tim montir’ agar mampu membenahi sistem mobil yang bermasalah.

“Realitasnya sekarang sistem ketatanegaraan kita sekali lagi ibarat mobil tidak jelas mana fungsi rem, mana fungsi kopling dan mana fungsi  gas. sudah kacau dan  tidak jelas,  sehingga sopir sering salah pegang dan salah kendali,” sindirnya.

Kesempatan yang sama, Hj. Sri Minarni, S.Pd., M.Pd.I, narasumber serap aspirasi memaparkan bahwa dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

“Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya,” jelasnya.

Menurutnya, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Di tengah serap aspirasi, salah satu peserta, Dra. Hj. Nikmatur Rohmah, M.Pd.I mempersoalkan adanya salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya amandemen  terhadap UUD 1945. Amandemen ini didasari oleh berbagai pertimbangan filosofis,  historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis. Salah satunya adalah  alasan historis dilatar belakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa  pemerintahan rezim Suharto yang otoriter sentralistik dengan menggunakan  Undang-Undang Dasar sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain  itu gagasan untuk mengubah UUD 1945 mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan  masyarakat.

Persoalan berikutnya disampaikan Hj. Umi Nadliroh, S.Pd.I. bahwa perubahan UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR tidak lagi  dapat disebut sebagai amandemen melainkan sudah merupakan penggantian  (alternation). Baik ditinjau dari aspek landasan filosofis maupun  ketatanegaraan, sistem politik dan pemerintahan, hasil perubahan yang dilakukan  oleh MPR sangat membingungkan.

Hasil serap aspirasi, menurut Budiono, akan dibawa dalam rapat paripurna MPR RI di Gedung Senayan Jakarta.(adv)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *