Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah

Nganjuk Hasilkan Perda Desa dan Kabupaten Layak Anak

NGANJUK – ANJUKZONE – Pemerintah daerah bersama anggota DPRD Nganjuk resmi menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  APBD dan lampiran selengkapnya dengan  nota  keuangan tahun anggaran 2019, di ruang Rapat Paripurna DPRD Nganjuk, Senin, 31 Desember 2018. Yakni Raperda Perubahan atas Perda  tentang Desa dan Kabupaten Layak Anak.

Rapat paripurna dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, dihadiri semua fraksi anggota DPRD Nganjuk, Forkompimda, serta sejumlah OPD Kabupaten Nganjuk.

Paripurna juga dihadiri Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan wakilnya, Marhaen Jumadi.

Dengan demikian, selama tahun anggaran 2018, Pemkab Nganjuk telah berhasil mengesahkan dan menetapkan 11 perda, dari 18 rancangan yang diusulkan ke bagian program legislatif daerah (Prolegda) Nganjuk.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyampaikan, Nganjuk telah berhasil menghasilakn dua perda, yakni tentang Desa dan Kabupaten Layak Anak. Karena kedua perda tersebut begitu krusial untuk segera dimiliki di Kabupaten Nganjuk. Terutama Perda tentang Desa, karena di Nganjuk secara bersama-sama akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades). Rencananya, per tanggal 12 Februari 2018, Pilkades sudah bisa dilaksanakan.

Bukan hanya  Pilkades yang menjadi perhatian pemerintah daerah, Pileg dan Pilpres juga mendapat perhatian serupa.

“Karena kita akan punya gawe besar, seperti pilkades, pileg, dan pilpres, maka perda Desa sangat penting,” terang Bupati Novi usai rapat paripurna pengesahan dan penetapan Perda Desa dan Kabupaten Layak  Anak.

Lantas, pelaksanaan Pilkades bakal dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari 2018, bagaimana persiapan masing-masing desa?

Menurut Bupati Novi, selama ini masing-masing desa sudah mempersiapkan akan dilaksanakan Pilkades. Sehingga, tiap desa sudah menyelesaikan agenda pertanggungjawaban terkait keuangan desa, dan sebagainya. Sehingga, meski dilaksanakan dalam waktu dekat, semua desa sudah siap.

“Semua desa sudah siap, pertanggungjawaban terkait keuangan desa dan sebagainya, sehingga tidak ada masalah. Jika ada desa yang melaksanakan setelah Pileg dan Pilpres, itupun tidak ada masalah, karena semua ada tahapannya,” tegas Bupati Novi.

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *