Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News

Bupati Novi Tolak Ada Tekanan Jadwal Pilkades Sebelum Pilpres

NGANJUK – ANJUKZONE – Agenda Pilkades di Nganjuk sempat diterpa isu, bahwa Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat telah mendapatkan tekanan dari sejumlah kepala desa yang telah selesai masa bhaktinya. Lantaran, sebagian besar dari kades di Nganjuk merencakan kembali mencalonkan dalam Pilkades. Informasinya, para kades menolak bila jadwal pilkades dilaksanakan setelah pileg dan pilpres, karena sistem pemerintahan desa akan mengalami vakum cukup lama. Tentunya, selama ditinggal kades yang masa bhaktinya telah habis, maka akan digantikan oleh kades pelaksana tugas (Plt). Para kades lantas ketakutan bahwa kinerjanya selama menjabat akan diketahui oleh Plt Kades, bila terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

Telah beredar informasi bahwa setelah sistem pemerintahan desa digerojog anggaran, baik dari daerah maupun pusat, telah terjadi indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Diantaranya, indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana desa, anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), dan lain-lain. Sehingga, belakangan banyak kades yang masuk penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi keuangan desa, jumlahnya hingga mencapai miliaran rupiah. Karena takut boroknya akan diketahui oleh Plt Kades bila pilkades jadi dilaksanakan setelah Pileg dan Pilpres, maka berbondong-bondong kades mendatangi bupati Nganjuk.

Hanya, indikasi para kades telah mendesak bupati agar pilkades dilaksanakan sebelum pileg dan pilpres, ditolak oleh Bupati Novi.

“Itu tidak benar, kita semua normatif saja, karena mereka (para kades,Red) masa kerjanya telah habis, sehingga wajar banyak yang bertanya, jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun juga,” kilah Bupati Novi.

Gejolak para kades di Nganjuk itu berawal dari surat dari provinsi tentang himbauan pelaksanaan pilkades. Hanya saja, dalam penyikapan isi surat tersebut tidak dikoordinasikan dengan gubernur Jawa Timur, sehingga menjadikan gubernur Soekarwo marah dan mencabut surat yang dibuat dan menggantinya dengan surat yang baru.

“Awalnya ada surat dari gubernur, tetapi tidak koordinasi dengan gubernur, sehingga gubernur agak marah dan mencabut. Suratnya diganti, dikembalikan kepada masing-masing daera,” ujarnya.

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *