Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Berangsur Kades di Nganjuk Masuk Penjara

Buntut Kasus Pengurusan Prona dan Korupsi APBDes

NGANJUK – ANJUKZONE – Satu per satu, kepala desa di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk masuk penjara dalam tahun 2018.

Belum lama, Kepala Desa Ngepeh non aktif, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk nonaktif, MA, kembali dilaporkan oleh warganya terkait dugaan penyimpangan anggaran desa tahun 2017. Padahal, MA baru saja keluar dari dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II-B Nganjuk pada 8 Desember 2018 lalu. Menyusul, MS, Kades Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, juga menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas II-B Nganjuk. Kades Katerban diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan sertifikat prona. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk menetapkan Kades Sombron, Kecamatan Loceret, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Ardiansyah, Kepala Kejari Nganjuk, usai memberi sosialisasi pengelolaan keuangan desa se-Kabupaten Nganjuk, di Aula Hotel Nirwana, Jumat 21 Desember 2018 lalu.

“Memang sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dana desa yakni Desa Sombron Kecamatan Loceret,” ungkap Ardiansyah.

Sayangnya, dia belum menyebutkan identitas tersangka yang dimaksud.

Lebih lanjut Ardiansyah mengatakan, selain Desa Sombron, saat ini pihaknya juga tengah menangani kasus dugaan korupsi anggaran dua desa lain di Kabupaten Nganjuk. Statusnya sudah penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, Kejari Nganjuk melalui tim Unit Pidana Khusus-nya sudah melakukan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan uang APBDes 2013-2107 di Desa Sombron sejak Juli 2018.

Sebelumnya, dalam keterangan pers 6 September 2018 lalu, Kasipidsus Kejari Nganjuk Eko Baroto mengatakan, pihaknya sudah menemukan peristiwa tindak pidana sehingga bisa menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dari penyidikan, kami telah melakukan penyitaan uang dari hasil lelang yang tidak dimasukkan ke kas desa, sejumlah Rp 152 juta,” lanjut Eko Baroto.

Puluhan saksi sudah diperiksa. Termasuk Hartono, Kepala Desa (Kades) Sombron, hingga para perangkat Desa Sombron, dan pihak-pihak lain yang dianggap terkait.
Selain menyita uang, Unit Pidana Khusus Kejari Nganjuk juga mengamankan sejumlah dokumen kegiatan APBDes 2013-2017 sebagai barang bukti.
Merujuk pernyataan Kasipidsus Eko Baroto soal uang lelang yang  telah disita, penyidikan tampaknya fokus pada pekerjaan-pekerjaan fisik (insfrastruktur) bersumber APBDes 2013-2017. Namun demikian, Eko belum menjelaskan lebih rinci soal materi perkara tersebut.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *