Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Begini Komentar Praktisi Hukum atas Pemalsu Dokumen untuk Nikah

Bila Benar Pemalsu Dokumen Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

NGANJUK – ANJUKZONE – Dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum kepala desa (kades) Spd di wilayah Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sebagai persyaratan nikah dengan perawan DAM, warga wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk mendapat sorotan salah satu praktisi hukum di Kota Malang, Jawa Timur.

Praktisi hukum Kesnawan Yanuar, S.H. yang berkantor di Supreme Law Firm, Jalan Candi Trowulan, Komplek Ruko Kav.01, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menyampaikan bahwa memalsukan dokumen, misalnya dokumen perkawinan adalah tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Seperti diduga, dilakukan oleh oknum Kades Spd, lantaran ingin menikah lagi harus memalsukan dokumen tentang identitas dirinya, jelas-jelas melanggar pasal 263 KUHP.

Bukti-bukati dokumen yang diduga palsu adalah surat keterangan untuk nikah No. 474.2/15/418.99.02/2018, yang ditandatangani oleh Woko, Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, tertanggal, 19 Maret 2018. Padahal, Kades Spd, sesuai KTP yang dimiliki, beralamat di RT 001/RW 013 Dusun Bukaan, Desa/Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sudah cukup bagi pihak kepolisian yang menerima laporan dari pelapor untuk segera menindaklanjuti.

Lebih-lebih, oknum kades Spd masih dalam status perkawinan yang sah dan tercatat secara administrasi negara, tidak mungkin dapat melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain yang mana juga tercatat di KUA, sebelum adanya pemutusan perkawinan atau cerai dengan istri pertama atau poligami.

“Sedangkan untuk poligami pun oknum kades wajib mendapat ijin tertulis dari istri pertama dan penetapan pengadilan berkenaan dengan poligami,” terang praktisi hukum jebolan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Lanjutnya, apabila sampai terjadi pernikahan, maka patut diduga oknum kades, telah memalsukan dokumen-dokumen berkenaan dengan status perkawinan sebelumnya. “Sebaiknya pihak kepolisian segera mengambil langkah nyata agar tidak muncul keresahan dalam masyarakat dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan, terlebih bagi istri maupun keluarga dari oknum tersebut,” tegas Kesnawan Yanuar, S.H dihubungi lewat mobile-phone-nya.

Bahkan, tegas Kesnawan Yanuar, apabila benar-benar terbukti adanya pemalsuan dokumen, maka ancaman hukuman penjara 6 tahun sudah patut untuk diberikan.

Diberitakan sebelumnya, Spd, salah seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, hendak dilaporkan ke Polres Nganjuk dengan tembusan Ditreskrim Polda Jatim dan Kabid Propam Polda Jatim, oleh Agus Musonip, tokoh masyarakat Nganjuk.

Pasalnya, Kades Spd diduga memalsukan dokumen kependudukan demi ambisinya menikahi DAM, gadis belia asal Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kejanggalan dokumen itu ditengarai munculnya surat persyaratan nikah atau surat keterangan untuk nikah No. 474.2/15/418.99.02/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, tanggal 19 Maret 2018.

“Kades Spd diduga telah menggunakan data kependudukan palsu yang dikeluarkan oleh Kades Kaliboto, Kecamatan Kediri,” kata Musonip ditemui di Mapolres Nganjuk.

Di dalam surat keterangan untuk nikah itu, lanjut Musonip, Kades Spd melengkapinya dengan fotokopi KTP yang diduga juga dipalsukan, yakni dengan nomor induk kependudukan (NIK) 350620081189002.

“Alamat di KTP yang diduga palsu itu, Jalan Raya Kaliboto, Kecamatan Tarokan, status belum kawin dan pekerjaan karyawan swasta,” bebernya.

Padahal, tegas Musonip, Kades Spd sudah mempunyai istri dan dikaruniai dua orang anak. “KTP aslinya tempat tanggal lahir Kediri, 08-11-1979, namun saat menikah berubah menjadi Kediri, 08-11-1989,” paparnya.

Selain itu, Kades Spd saat mengajukan surat keterangan untuk nikah juga melengkapi dengan fotokopi kartu keluarga (KK) No. 350620070111128, yang diduga juga palsu. “Selanjutnya Kades Spd resmi menikahi DAM,” tukasnya.

Reporter : sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *