Berita Utama News Politik

Anggota MPR RI Drs. H.A. Budiono, M.Ed. Serap Aspirasi FKDT Kabupaten/Kota Mojokerto

Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Pemantapan Kehidupan Beragama

MOJOKERTO – ANJUKZONE – Kegiatan serap aspirasi terus dilakukan oleh anggota MPR RI Drs. H.A. Budiono, M.Ed. Kali ini, dilakukan wakil rakyat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur bersama Forum Komunikasi Dinniyah Takmiliyah ( FKDT ) Kabupaten/Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 14 – 15 Desember 2018, di Kantor PCNU Mojokerto.

Serapan aspirasi tentag arah dan tahapan pembangunan bidang ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan dengan pemantapan kehidupan beragama, bertindak sebagai nara sumber adalah Drs. H.A. Budiono, M.Ed. dan Drs. KH. Sholeh Hasan, M.Pd.I, Ketua PCNU Kabupaten/Kota Mojokerto, serta dihadiri Ketua FKDT, Kyai Muhammad Asrofi.

Dalam sambutannya, Kyai Muhammad Asrofi menyampaikan, kehidupan beragama yang dinamis, merupakan ciri yang penting yang membedakan kehidupan beragama yang matang dan yang tidak. Kehidupan beragama dikatakan dinamis apabila agama’ mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktifitas individu.

“Aktifitas-aktifitas keagamaan tidak lagi dilaksanakan sebagai alat untuk memenubi kepentingan dirinya sendiri, tetapi semuanya itu dilaksanakan demi kepentingan agama itu sendiri. Di sini sifat egosentris sudan tidak ada lagi,” ujar Ketua FKDT Kabupaten/Kota Mojokerto.

Di hadapan 150 anggota FKDT Kabupaten/Kota Mojokerto, Budiono menyampaikan, pelaksanaan serapan aspirasi seperti ini terus dilakukan, dimulai dari kalangan masyarakat bawah ini. “Kegiatan serap aspirasi seperti ini untuk melaksanakan fungsi representasi anggota MPR RI melalui kegiatan serap aspirasi, mendengar dan menerima pengaduan masyarakat,” papar Budiono.

Dalam paparannya, Budiono menyampaikan bahwa pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. “Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial,’ ujarnya.

Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. “Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya,” tegas Budiono.

Budiono juga menyinggung masalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Serta kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama.

Kesempatan yang sama, narasumber Drs. KH. Sholeh Hasan, M.Pd.I, Ketua PCNU Kabupaten/Kota Mojokerto menjelaskan, dengan dicetusnya proklamasi Indonesia,maka terbentuklah Negara yang bernama Republik Indonesia.segera setelah disusun UUD 1945, di dalam pasal pembukaannya terdapat pancasila sebagai landasan Idiel Negara dan filsafat serta ideology bangsa.

“Atas dasar pancasila inilah, dicipatakan adanya toleransi agama dalam Negara yang baru dibentuk ini,” jelasnya.

Hal ini lanjut KH. Sholeh Hasan berarti bahwa pancasila memberikan ruang untuk adanya toleransi Agama,dan terbukti dengan dicantumkannya sila pertama daari pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa  dengan berbuat demikian, maka agama-agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan ini pula salah satu sebab mendorong terbentuknya sila ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama.

“Ini terkait terutama sekali dengan sila pertama,namun perlu disadari bahwa sila pertama haruslah ditafsirkan dalam hubungan organic dengan sila-sila lain sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, serap aspirasi juga diwarnai sesi tanya jawab antara peserta dengan kedua nara sumber seputar ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tanya jawab dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis, hasilnya untuk dijadikan bahan kajian anggota MPR RI Budiono dalam persidangan di Gedung Senayan Jakarta.(adv)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *