Berita Utama Birokrasi News

Bupati Novi Pilih Dengarkan Keluhan Warga Pinggiran

Pembahasan Raperda APBD Diwarnail Walk-out

NGANJUK – ANJUKZONE – Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan tahun anggaran 2019, Bupati Nganjuk mendapat sorotan keras dari sejumlah fraksi di DPRD Nganjuk. Bahkan sempat terjadi walk out, dua fraksi, yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan, karena setelah ditunggu beberapa jam tidak hadir, dan hanya diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agoes Soebagjo.

Fraksi PDI Perjuangan Marianto meminta Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat yang lebih banyak daripada kepentingan pribadi.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati Nganjuk untuk lebih konsisten memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak,” ujar Marianto mewakili fraksinya pada penyampaian pandangan fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Rabu sore, 28 November 2018.

Marianto, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nganjuk (foto-sukadi)

Hal serupa Tatit Heru Cahyono, Fraksi PDI Perjuangan menduga telah terjadi preseden buruk terhadap tata kelola dalam sistem pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Karena, selama ini belum pernah terjadi, seorang bupati untuk tidak menghadiri dalam pembahasan rancangan Raperda APBD. Lebih-lebih, dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum dari fraksi-fraksi, bupati juga terlambat datang dari jadwal, pukul 9.00 WIB. Sehingga, rapat ditunda hingga pukul 14.00 WIB.

“Ini ada apa sebenarnya, terkesan telah terjadi koordinasi yang lemah antara eksekutif dalam hal ini bupati dengan pimpinan DPRD Nganjuk,” seloroh wakil rakyat yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk sebelum rapat paripurna dimulai.

Untuk itu, lanjut Tatit, ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Antara pihak eksekutif dengan legislatif harus berkomitmen bersama, sehingga tidak menghambat kebutuhan masyarakat Nganjuk, seperti yang akan diputuskan dalam rapaat paripurna siang itu.

Tatit Heru Cahyono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nganjuk juga Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk (foto-sukadi)

Tatit juga menyoal ketidakhadiran Bupati Nganjuk dalam pembahasan Raperda APBD malam sebelum rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Fraksinya menilai, bupati lebih mementingan kegiatan tilik desa di Bajang, Kecamatan Ngluyu ketimbang membahas Raperda APBD.

“Mestinya, saudara bupati memiliki skala prioritas, mana kegiatan yang lebih penting untuk didahulukan,” tegasnya.

Kendati demikian, Tatit menilai Bupati Nganjuk adalah sosok pemimpin yang baik. Hanya saja, dimungkinkan ada pembisik-pembisik yang kurang baik, sehingga antara pihak eksekuti dengan legislatif tidak terjalin koordinasi dengan baik.

“Komitmen yang sudah kita buat bersama mari kita jalankan,” ujar politisi PDI Perjuangan.

Menanggapi tudingan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah berada di lapangan bukan tanpa alasan ketika agenda pembahasan dan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk. Di awal menjabat bupati, Novi memang banyak blusukan dan tilik desa di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini sebagai bentuk komitmen bupati untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menggali aspirasi dari bawah.

“Kami sedang menyelesaikan kegiatan di lapangan, karena harus memantau langsung seluruh pekerjaan, seluruh pekerjaan dinas sesuai aspirasi harapan masyarakat atau belum,” terang Bupati Nganjuk usai rapat paripurna.

Novi merasa, pembahsan Raperda tidak harus sesuai jam yang ditetapkan, yang penting sebagai bupati hadir. “Hal ini sudah saya sampaikan kepada ketua DPRD Nganjuk bahwa saya masih ada kegiatan di lapangan,” tegasnya.

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *