Berita Utama Lintas Daerah News

KAI Himbau Warga Taati Rambu-rambu Lalin Pelintasan Sebidang 

Lakalantas Pelintasan Sebidang Bukan Tanggung Jawab PT KAI

NGANJUK – ANJUKZONE – Kecelakaan lalu lintas di pelintasan kereta api (KA) sebidang antara mobil Avanza nomor polisi B 1388 UFK di Dusun Gerung, Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan KA Ranggajati jurusan Cirebon – Jember, Rabu, 24 Oktober 2018 mendapat klarifikasi dari pihak PT. KAI. Melalui Humas PT. KAI DAOP VII Madiun, Irfan menjelaskan, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di pelintasan sebidang, telah menjadi peristiwa klasik, yang seolah-olah menjadi tanggungjawab pihak PT KAI.

“Pandangan ini tidak benar dan diharapkan semua pihak atau stake holder terkait agar  memahami peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Lakalantas di pelintasan sebidang sejatinya bukan menjadi tanggung jawab PT KAI,” kata Irfan.

Klarifikasi Irfan juga menyusul insiden kecelakaan lalu lintas antara mobil Pajero Sport nomor polisi W 1165 YV dengan KA Sri Tanjung di pelintasan KA sebidang, Jalan Pagesangan, Surabaya, Minggu, 21 Oktober 2018 kemarin.

Kendati demikian, pihak PT KAI sangat prihatin dan turut bela sungkawa  atas musibah yang menimpa dua kendaraan tersebut.

“Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Menurut Irfan, dari tahun ke tahun, terdapat tren jumlah kecelakaan lalu lintas di pelintasan sebidang.

Pada 2015 terjadi 169 kecelakaan, 2016 tercatat 295 kecelakaan, dan tahun 2017 tercatat 448 kecelakaan. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai 21 Oktober telah terjadi 313 kecelakaan.

Dari catatan PT KAIi di tahun 2017, jumlah pelintasan sebidang di Jawa sebanyak 3.907. Jumlah tersebut, 1.015 diantaranya merupakan pelintasan resmi dan 2.892 sisanya adalah pelintasan tidak resmi. Sedangkan di Pulau Sumatera, total terdapat 914 pelintasan sebidang yang terbagi atas 177 pelintasan resmi dan 737 pelintasan tidak resmi.

“Kondisi itu 100 % adalah  jalan raya atau jalan desa memotong jalur rel kereta api eksisting,” ucapnya.

Perpotongan antara jalur KA dan jalan sesuai Undang-undang perkeretaapian, idealnya dibuat tidak sebidang. Pelintasan sebidang memungkinkan ada,  jika hanya area tersebut merupakan jalur dengan frekuensi perjalanan KA rendah dan arus lalu lintas jalan rayanya pun tidak padat.

Namun, jika pelintasan sebidang tersebut merupakan jalur dengan frekuensi perjalanan KA yang tinggi dan padat lalu lintas jalan raya, maka sudah seharusnya dibuat tidak sebidang, bisa flyover maupun underpass.

“Pembangunan prasarana perkeretaapian merupakan wewenang dari penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal ini pemerintah,” tegas Irfan.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelintasan sebidang. Pasal 79 menyebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati, walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang. Jikalau berdasarkan hasil evaluasi ada perpotongan yang seyogianya harus ditutup, maka pemerintah sebagaimana disebut di atas dapat menutupnya.

Selain itu, KAI dengan tegas mengimbau kepada seluruh pengguna jalan raya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat akan melewati pelintasan sebidang. Pengguna jalan raya harus tetap waspada dan mawas diri, apalagi pada akhir pekan, saat frekuensi KA melintas di pelintasan sebidang lebih tinggi karena biasanya ada perjalanan KA tambahan.

Ada atau tidak ada penjaga, maupun fasilitas pelintasan sebidang, saat akan melewati area tersebut, masyarakat haruslah memperhatikan seluruh rambu lalu lintas dan tanda-tanda keselamatan yang ada. KAI sebagai operator dan penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab mengantarkan para penumpang KA dengan selamat hingga stasiun tujuan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan keselamatan di pelintasan sebidang, PT KAI pun gencar melakukan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api, salah satunya keselamatan di pelintasan sebidang antara jalur KA dan jalan raya. Hal ini salah satunya karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna jalan raya terhadap peraturan keselamatan perjalanan ka di pelintasan sebidang.

Guna menekan kasus kecelakaan di pelintasan KA sebidang, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan-peraturan untuk pengguna jalan. Salah satunya Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pasal 114 menyatakan bahwa pada pelintasan sebidang antara jalur KA dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah mulai ditutup.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *