Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Tak Ditanggapi Kejaksaan Warga Jatikalen Lapor ke Polres Nganjuk

Urus Sertifikat Prona Bayar hingga Rp 1,3 Juta

NGANJUK – ANJUKZONE – Basuki, salah seorang warga Desa Ngasem, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur melaporkan adanya dugaan penyimpangan pengurusan sertifikat dari program prona yang dilakukan sejumlah oknum perangkat desanya ke Polres Nganjuk, Selasa, 09 Oktober 2018.

Basuki mendatangi Polres Nganjuk sendirian dan langsung masuk ke ruang tipikor Polres Nganjuk. Dia melaporkan semua kejadian dalam proses pengurusan sertifikat prona yang diterima desanya tahun 2016 lalu. Karena, sistem pengurusan sertifikat prona dianggap tidak melalui prosedur yang wajar. Bukan hanya biaya yang dibayarkan terlah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tanpa dibentuk kepanitiaan. Rata-rata per bidang tanah, warga harus membayar bervariasi, antara Rp 600 ribu hingga Rp 1,3 juta. Padahal, saat itu, ada ratusan warga yang telah mengurus sertifikat dan sudah membayar lunas.

“Semua diambil alih Jogoboyo sama Sekdes tanpa melalui kepanitiaan,” terang Basuki ditemui wartawa di Mapolres Nganjuk, Selasa siang, 09 Oktober 2018.

Bahkan sebelum kasusnya dilaporkan ke Polres Nganjuk, Basuki bersama beberapa warga lain pernah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk, namun hingga kini belum ada jawaban. “Karena kami anggap tidak wajar dengan biaya sebesar itu, maka kami melaporkan ke kejaksaan saat itu,” ujarnya.

Selanjutnya, apabila laporan kali ini direspon oleh Polres Nganjuk, pihaknya bersama warga yang lain bersedia mernunjukkan bukti-bukti terkait adayna penyimpangan pengurusan prona di desanya.

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *