Berita Berita Utama Birokrasi Edukasi Lintas Daerah News

Honorer Guru Ponorogo Ancam Mogok Ngajar

Tutut Pemerintah Hapus Batas Minimal 35 Tahun jadi PNS

PONOROGO – ANJUKZONE – Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa dan istighotsah bersama di Alun – alun Ponorogo, Senin, 01 Oktober 2018. Mereka menuntut pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan segera merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN). Dengan pencabutan PP dan revisi UU tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah tugas honorer serta menghilangkan batas minimal 35 tahun untuk usia pengangkatan menjadi PNS.

Pendemo juga menggelar orasi dan menggelar poster dan spanduk berisi tuntutan terhadap pemerintah, agar segera diangkat jadi PNS.

Dwi Wahyu Nugroho, Ketua Forum GTT/PTT Ponorogo menyampaikan, adanya minimal batas usia 35 tahun dalam rekrutmen CPNS tahun ini telah menghancurkan masa depan tenaga honorer yang mayoritas mengabdi lebih dari 10 tahun. Dia kecewa dengan regulasi penerimaan CPNS tahun ini, karena tidak bisa memgakomodir anggota GTT/PTT yang umurnya lebih dari 35 tahun.

Untuk mengungkapkam kekecewaan mereka, para GTT/PTT sepakat meninggalkan aktifitas mengajar guna memperjuangkan nasib mereka. Tidak hanya itu, para GTT / PTT juga mengancam menggelar aksi demo yang lebih besar lagi.

“Kecewa sekali, karena kami yang sudah lama mengabdi tidak bisa diangkat jadi PNS karena ada batasan usia minimal 35 tahun. Kalau tuntutan kami tidak diperhatikan, kami sepakat tidak mengajar dan terus berdemo sampai perjuangan kami berhasil,” ujar Dwi Wahyu.

Soedjarno , Wakil Bupati Ponorogo menyikapi aksi unjuk rasa GTT/PTT di daerahnya mengaku telah menyiapkan regulasi guna mengakomodir seluruh tenaga honorer di Ponorogo. Tidak hanya GTT/PTT, juga termasuk K2 yang jumlahnya sekitar 4 ribu orang.

“Pemerintah daerah juga akan mengajukan ke DPRD agar diberikan dana insentif seperti guru swasta, minimal setingkat UMR,” janjinya.

Guna memperkuat posisi tenaga honorer di Ponorogo, bupati secepatnya mengeluarkan surat penugasan bagi masing-masing tenaga honorer. Surat tersebut sebagai acuan untuk pencairan insentif, baik yang dikeluarkan lewat dana BOS maupun sumber lain.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *