Berita Utama Hukum Kriminal Nasional News

KPK Izinkan Bupati Tulungagung Dilantik

JAKARTA – ANJUKZONE – Setelah melewati berbagai pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK akhirnya meberi izin Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo mengikuti pelantikan di Kemendagri, Jakarta.

Menurut Febri, langkah itu ditempuh, KPK mematuhi dasar hukum yang digunakan, yaitu Pasal 164 ayat (6) Undang-undang tentang Pilkada, berbunyi “Dalam hal calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.”

” Karena perintah UU tersebut maka pelantikan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor biaya, jarak dan waktu serta faktor keamanan, maka pelantikan tersangka SM sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir KOMPAS.com, Selasa, 25 September 2018.

Ia menuturkan, KPK akan mengeluarkan Syahri sementara dari tahanan untuk mengikuti prosesi pelantikan di Kemendagri. “KPK membawa SM (Syahri Mulyo,red) dengan pengawalan oleh pihak keamanan rutan dan berkoordinasi dengan Polri,” katanya. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengonfirmasi rencana pelantikan tersebut dilakukan di Kemendagri.

Selain itu, izin pelantikan diberikan kepada Syahri Mulyo sebagai respons pimpinan KPK atas surat permohonan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait hal tersebut.

Pelantikan dilakukan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Selasa pagi, 25 September 2018, pukul 13.30 WIB.

Dalam Pilkada serentak, Syahri yang berpasangan dengan Maryoto Birowo memenangi Pilkada Tulungagung 2018. Mereka unggul dengan raihan 355.966 suara atas pasangan nomor urut 1 Margiono-Eko Prisdianto yang mendapat 238.996 suara.

Syahri merupakan tersangka KPK setelah terjerat bersama Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Tulungagung dan Blitar.

Syahri dijerat KPK lantaran diduga menerima suap berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan. Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar.

Selain itu ada 3 tersangka lain yang dijerat yaitu Agung Prayitno selaku swasta, Sutrisno selaku Kadis PUPR Pemkab Tulungagung, dan Susilo Prabowo selaku swasta atau kontraktor.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *