Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News

Gratis Pemutihan Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor

Polres Nganjuk Tunggu Press Release

NGANJUK – ANJUKZONE – Guna meringankan beban masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor, Provinsi Jawa Timur memberikan kebijakan pembebasan sanksi atau denda pajak kendaraan bermotor untuk rakyat Jawa Timur tahun 2018.

Kebijakan itu juga berlaku pada pembebasan bea balik nama surat kendaraaan bermotor.

Pembebasan sanksi pajak daerah tersebut mulai dilaksanakan mulai Senin 24 September besok, hingga 15 Desember 2018 mendatang.

Hanya saja, di wilayah hukum Polres Nganjuk, kebijakan pembebasan bea balik nama surat kendaraan bermotor belum dapat dipastikan, kapan bakal dimulai.

Kasatlantas Polres Nganjuk, AKP A.M. Ridho Ariefianto dihubungan Anjukzone.com membenarkan telah ada kebijakan pembebasan pajak daerah  untuk rakyat Jawa Timur tahun 2018. Yakni berupa pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya, dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor  dan bea balik nama kendaraan bermotor.

“Masih menunggu press release dulu,” ujar Ridho.

Seperti diberitakan di sejumlah media massa, kebijakan Pemprov Jatim ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah untuk meringankan beban rakyat Jatim sekaligus meningkatkan kesadaran patuh membayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sumbangan wajib dana kecelakaan di jalan serta pengesahan surat tanda nomor kendaraan setiap tahun.

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Heri Wahono mengatakan pembebasan pajak daerah itu meliputi pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor.

“Iya ada pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama surat Ranmor,” ujarnya di sela acara pertemuan Ketua dan Pengurus Daerah Bhayangkari di gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis 20 September 2018.

Apabila pembebasan denda pajak diberlakukan itu berarti biaya sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara otomatis dihapus tidak dihitung denda.

Informasi pembebasan sanksi pajak daerah kendaraan bermotor ini telah diteruskan kepada seluruh jajaran untuk ditindaklanjuti mempersiapkan ketersedian material surat-surat kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kebijakan pembebasan pajak daerah ini dapat dinikmati masyarakat di seluruh Jawa Timur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *