Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Kasus Pungli Prona Merembet Desa Lain di Sukomoro

Teridentifikasi Pungutan Capai Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta Tiap Sertifikat

NGANJUK –– Setelah menagkap Kades Katerban, Kecamatan Baron, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) pengurusan sertifikat Prona, Kapolres Nganjuk memerintahkan 20 polsek jajarannya untuk mengawasi dugaan penyelewengan prona di wilayahnya masing-masing. Salah satu desa yang sudah diselidiki ada di wilayah Kecamatan Sukomoro.

Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta mengatakan, sudah ada beberapa desa yang teridentifikasi, termasuk beberapa desa di wilayah Kecamatan Patianrowo dan Sukomoro. Bahkan polisi telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa desa tersebut.

“Pokoknya, sekecil apapun informasi tentang penyalahgunaan prona di Nganjuk akan ditindaklanjuti, semua akan kami usut seperti Desa Katerban,” ujar Kapolres.

Dalih yang digunakan tiap desa, biasanya pengurusan sertifikat Prona telah melewati tahapan musyawarah dengan warga setempat, membentuk panitia. Mereka memutusakan biaya pengurusan sertifikat, mulai biaya administrasi, foto copy, petugas ukur, materai, dan lain-lain, nilainya bervariasi.

“Tetapi, sesuai aturan seharusnya panitia prona tidak beranggotakan perangkat dan kepala desa,” tegasnya.

Menurut Kapolres, pungutan prona berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta untuk tiap sertifikat. Hanya saja, dalam proses pengurusan sertifikat prona tersebut, baik perangkat desa maupun kepala desa tidak dibenarkan ikut mengelolanya.

“Kalaupun alasannya berdasar musyawarah, biaya prona yang berasal dari masyarakat harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri,” kata Dewa sembari tidak membenarkan uang yang dipungut dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Sebab, sesuai surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri, besar biaya Prona untuk Nganjuk hanya senilai Rp 150 ribu. Jika uang dari masyarakat itu digunakan oleh masyarakat, polisi tidak bisa menganggapnya sebagai sebagai tindak pidana. Kecuali, jika ada pemaksaan atau tidak berdasar kesepakatan masyarakat.

Seperti diberitakan, polisi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kades Katerban M. Subur. Dia didapati menerima pembayaran prona dari masyarakat pada 27 Agustus lalu. Dari tangannya, polisi menyita uang Rp 2 juta.

Dalam penyidikan lebih lanjut, Subur diduga menikmati uang prona dalam jumlah besar. Sebab, dari pungutan Rp 1 juta per sertifikat yang dibayarkan warga, Subur menerima Rp 700 ribu di antaranya.

Sehingga, dari total 1.106 bidang tanah prona yang sudah membayar, Subur menerima lebih dari Rp 700 juta. Selebihnya dinikmati sekretaris desa dan perangkat yang menjadi panitia prona.

Kepada polisi Subur mengaku menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya. Di antaranya, membayar cicilan kredit rumah melalui bank. Karena praktik ini, Subur tidak hanya terkena pasal tentang pungli. Melainkan bisa terkena pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *