Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Polres Nganjuk Sudah Identifikasi Pungli Prona Desa Lain

NGANJUK  Polres Nganjuk terus melacak dugaan penyimpangan pengurusan prona ke desa-desa lain. Ini setelah berhasil menahan dan menetapkan Kades Katerban, Muhammad Subur yang ditangkap Tim Saber Pungli atas pungutan pengurusan sertifikat massal atau prona. Bahkan Tim Saber Pungli sudah mengidentifikasi sejumlah desa telah terjadi penyimpangan dan sedang ditindaklanjuti.

“Desa-desa lain, kami sedang melacak dan ada beberapa yang sudah terindentifikasi terjadi penyimpangan,” terang Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta ditemui di Mapolres Nganjuk, Minggu, 02 September 2018.

Kapolres Nganjuk menyebut, kasus pungutan liar (pungli) prona merupakan modus kejahatan baru.  Seperti terjadi di Desa Katerban, Kecamatan Baron, oknum kades menarik kembali sertifikat yang telah diterima masyarakat meski mereka sudah membayar sesuai ketentuan dari pemerintah. Sehingga untuk menebusnya kembali, masyarakat harus membayar lebih sesuai permintaan oknum kades.

“Program prona itu bagus, tapi diselewengkan oleh oknum Kades Katerban. Sebagian besar sertifikat sudah selesai dari BPN, tapi faktanya belum diserahkan dan ditahan oleh oknum kades,” tegas kapolres.

Untuk itu polres perlu mendata kembali dengan mendirikan posko layanan pengaduan dipusatkan di Mapolsek Baron, untuk mengetahui jumlah sertifikat yang sudah jadi dari BPN, berapa banyak masyarakat yang sudah menerima dan yang belum menerima.

“Beberapa masyarakat sudah membayar tapi mereka belum menerima, padahal sesuai aturan seharusnya sudah menerima,” katanya.

Dalam sehari posko dibuka, polres sudah mendapat ratusan laporan dari masyarakat Desa Katerban dan desa lain di wilayah Kecamatan Baron. Bahkan mereka tidak hanya melaporkan adanya penyimpangan pengurusan sertifikat prona, juga sertifikat reguler. Masyarakat melaporkan, untuk sebidang tanah yang disertifikatkan, membayar antara Rp 6 juta hingga Rp 8 juta kepada oknum kades.

“Yang sudah melayangkan pengaduan ratusan lebih dan akan kami tindaklanjuti,” ujar kapolres.

Informasi yang dihimpun anjukzone.com menyebut, seluruh desa yang mendapat prona di Kabupaten Nganjuk telah menaikkan biaya pengurusan sertifikat berkali lipat dari ketentuan SKB 3 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, yakni Rp 150 ribu untuk biaya kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, dan kegiatan operasional kelurahan/desa. Besaran kenaikan bervariasi, mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per sertifikat.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *