Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

Polres Nganjuk Kembangkan Penyelidikan Pungli Prona Ke Desa Lain

Himbau Warga Lapor Bila Bayar Melebihi Ketentuan

NGANJUK –– Setelah menetapkan Muhammad Slamet, Kades Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli) pengurusan prona tahun 2017, Tim Saber Pungli Polres Nganjuk akan melakukan pengembangan ke desa-desa lain yang telah menerima program yang sama. Polres Nganjuk menganggap, praktik pungli prona telah merugikan masyarakat, karena harus membayar biaya pengurusan sertifikat di luar batas kewajaran. Untuk itu, Polres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta menghimbau kepada masyarakat yang merasa membayar melebihi ketentuan untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

“Kami tetap akan menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat yang membayar melebihi kewajaran dalam mengurus sertifikat prona,” terang Kapolres Nganjuk dalam rilis penetapan tersangka Kades Katerban Muhammad Slamet kasus OTT Pungli Prona di ruang lobi Mapolres Nganjuk, Rabu siang, 29 Agustus 2018.

(VIDEO Rilis Tersangka Pungli Prona oleh Kapolres Nganjuk)

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Nganjuk telah menahan dan menetapkan Kades Katerban, yang ditangkap Tim Saber Punglis atas pungutan pengurusan sertifikat massal atau prona.

Dari ribuan sertifikat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk, Kades Muhammad Slamet  minta Rp 1 juta setiap bidangnya. Caranya, semula sertifikat prona yang sudah jadi, diserahkan dari BPN Nganjuk kepada masyarakat secara simbolis. Hanya, sisa sertifikat tetap dipegang oleh sang kades. Selanjutnya, masyarakat yang akan mengambil harus menebus dengan membayar Rp 1 juta tiap sertifikat. Lantas, uang hasil pungli tersebut dibagi-bagi kepada perangkat desa yang terlibat dalam kepanitiaan, masing-masing untuk kades Rp 700 ribu, seluruh panitia Rp 250 ribu, dan sekdes Rp 50 ribu.

Menurut Joko Sujarwo, kuasa hukum tersangka, total sertifikat yang diajukan lewat Kades Katerban ke BPN Nganjuk sebanyak 1497 bidang, yang sudah jadi sebanyak 1200 sertifikat, yang sudah lunas dibayar lunas 1106 sertifikat, dan yang sudah diserahkan ke warga 800 sertifikat. Sehingga, total uang yang dinikmati Kades Katerban bersama panitia prona yang juga perangkat desa setempat tersebut bernilai miliaran rupiah.

Untuk itu, Joko meminta penyidik Polres Nganjuk untuk menetapkan perangkat desa lain yang terlibat dalam kepanitiaan prona, karena mereka juga ikut menikmati uang pungli.

Selain kliennya, Joko juga meminta Tim Saber Pungli untuk mengembangkan penyelidikan ke desa-desa lain yang sama-sama mendapat jatah prona. Lantaran, Joko mensinyalir mereka juga menarik warga di luar batas kewajaran untuk pengurusan sertifikat prona.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *