Berita Utama Hukum Kriminal Lintas Daerah News

OTT Pungli Prona Polres Tetapkan Kades Katerban Tersangka

Polres Janji Kembangkan ke Desa Lain yang Terima Prona

NGANJUK –– Polres Nganjuk berhasil mengungkap tindak pidana korupsi (Tipikor) pengurusan prona dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Kades Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Polres Nganjuk juga menahan dan menetapkan Kades Katerban, MS yang ditangkap Tim Saber Punglis atas pungutan pengurusan sertifikat massal atau prona.

Dari ribuan sertifikat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk, Kades MS minta Rp 1 juta setiap bidangnya. Caranya, semula sertifikat prona yang sudah jadi, diserahkan dari BPN Nganjuk kepada masyarakat secara simbolis. Hanya, sisa sertifikat tetap dipegang oleh Kades MS. Selanjutnya, masyarakat yang akan mengambil harus menebus dengan membayar Rp 1 juta tiap sertifikat.

Dari hasil OTT, Tim Saber Pungli Polres Nganjuk berhasil menyita Rp 2 juta dan beberapa sertifikat yang sudah jadi, serta meminta keterangan terhadap 12 orang saksi. Mereka adalah para perangkat desa setempat yang terlibat dalam kepanitiaan prona. Bahkan saat, OTT, Tim Saber Pungli langsung membawa 8 orang saksi, termasuk Kades MS untuk dimintai keterangan.

“Setelah dilakukan gelar bukti perkara, sementara baru Kades MS yang ditetapkan sebagai tersangka,” terang Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta dalam rilis di ruang lobi Mapolres Nganjuk, Rabu siang, 29 Agustus 2018.

Terkait hasil OTT Kades Katerban, Polres Nganjuk juga akan mengembangkan penyelidikan terhadap desa-desa lain di Nganjuk yang telah melaksanakan prona. Untuk itu, bagi masyarakat yang telah mengurus sertifikat jalur prona untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila merasa membayar di luar ketentuan biaya dari pemerintah.

“Polres siap menerima laporan dari masyarakat yang mengurus prona dan membayar di luar kewajaran, dan tetap kami tindak-lanjuti,” ujar Kapolres Nganjuk.

Untuk kasus yang melibatkan Kades Katerban, tersangka dijerat dengan pasal 12-e UU Tipikor tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dengan ancaman paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sedangkan apabila ada aliran uang yang digunakan untuk cicilan rumah atau membayar angsuran di Bank, maka diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ditemui di Mapolres Nganjuk, kuasa hukum Kades Katerban, Joko Sujarwo menyampaikan, kasus yang melibatkan klienya adalah dugaan tipikor pengurusan sertifikat prona tahun 2017. Tiap sertifikat, warga telah membayar masing-masing Rp 1 juta. Dari biaya yang telah dirapatkan bersama panitia, Kades MS menerima Rp 700 ribu, panitia menerima Rp 250 ribu, dan sekretaris desa menerima Rp 50 ribu.

Sedangkan total sertifikat yang diajukan lewat Kades Katerban ke BPN Nganjuk sebanyak 1497 bidang, yang sudah jadi sebanyak 1200 sertifikat, yang sudah lunas dibayar lunas 1106 sertifikat, dan yang sudah diserahkan ke warga 800 sertifikat. Sehingga, total uang yang dinikmati Kades MS bersama panitia prona yang juga perangkat desa setempat tersebut bernilai miliaran rupiah.

“Harusnya penyidik Polres Nganjuk mengembangkan proses penyidikannya kepada seluruh panitia, karena mereka juga ikut menikmati,” terang Joko Sujarwo.

Kuasa hukum tersangka MS menyebut, dari biaya yang telah diterima Kades MS bersama seluruh panitia prona tersebut digunakan untuk biaya pengajuan sertifikat.

“Kalau ke BPN-nya gratis,” tegasnya.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *