Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News

Tersebar Isu Jula-beli Jabatan, Rencana Pelantikan Camat di Nganjuk Menuai Protes

NGANJUK –– Kendati telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Biriokrasi (KemenPAN-RB) RI, rencana pelantikan sejumlah camat oleh Pj. Bupati Nganjuk Sudjono terncam ditunda. Pasalnya, rencana pelantikan pejabat tersebut menuai protes.

Salah satunya, protes dilontarkan Wahyu Djatmiko, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Lembaga Kajian Hukum Nganjuk. Ia menilai, rencana pelantikan sejumlah camat yang dilakukan oleh penjabat atau Pj Bupati Nganjuk Sudjono, dinilai melanggar keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2012 tentang tatacara pengisian jabatan struktral yang lowong, secara terbuka. Sedangkan, rencana pengisian jabatan camat yang lowong pada akhir masa jabatan Pj. Bupati Nganjuk tidak dilakukan secara tertutup.

Menurut Wahyu, rencana pelantikan langsung menunjuk ASN untuk menempati jabatan tertentu. Untuk itu, pihaknya mencurigai adanya indikasi jual-beli jabatan.

“Ini rentan dilakukan pada akhir masa jabatan bupati,” ujar Wahyu.

Untuk itu, lanjut Wahyu, pelantikan selanjutnya ditunda hingga pelantikan bupati baru pada September depan.

Mendengar adanya protes dari beberapa kalangan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendadak melakukan rapat internal, dengan mengundang seluruh Forpimda, guna medapatkan masukukan pendapat.

Hanya, isu terjadinya jual-beli jabatan dalam pengisian pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk, kontan mendapat tanggapan dari pemerintah daerah Nganjuk.

Pj. Bupati Nganjuk melalui Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto, mengelak telah terjadi jual-beli jabatan dalam rencana pelantikan pejabat di Nganjuk.

“Kami yakin pelantikan dilakukan secara murni dan sesuai dengan aturan, sebab sudah dapat persetujuan dari kementerian,” kata Agus ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Menurutnya, pelantikan harus dilakukan secara cepat karena untuk mengisi kekosongan jabatan yang cukup lama. Sementara adanya bupati definitif pada bulan depan, belum bisa melakukan mutasi jabatan hingga 6 bulan kedepan.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *