Berita Utama Birokrasi Kriminal Lintas Daerah News

DPC PDI Perjuangan Nganjuk Hanya Ganti Satu Bacaleg Korupsi

Ketua Partai Akui Tidak Tahu Ada Bacaleg Mantan Napi Korupsi

NGANJUK ––Ketua DPC PDIP Nganjuk Tatit Heru Tjahjono akhirnya angkat bicara, menyusul temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk adanya dua orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi mendaftar sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2019.

Kedua bacaleg tersebut adalah Har, asal Jatikalen untuk dapil II, wilayah Gondang, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, Baron dan Patianrowo. Sedangkan IHW, asal Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, pendaftar di dapil III, wilayah Kertosono, Prambon, dan Ngronggot..

Har dan IHW mendaftar bacaleg lewat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Bacaleg Har pernah terjerat kasus korupsi Anggaran Rumah Tangga DPRD (ARTD) dan dana tali asih Kabupaten Nganjuk, tahun anggaran 2001-2003.

Har terjerat bersama sederet nama pejabat legislatif dan eksekutif Nganjuk saat itu. Dia sendiri divonis hakim pada tanggal 30 Mei 2006 lalu, dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp 25 juta subsider 3 bulan kurungan, serta mengganti uang yang telah diterima.

Sedangkan bacaleg IHW pernah terjerat kasus korupsi jual-beli tanah kas di wilayah kecamatan Kertosono pada 2014 lalu saat menjabat sekdes. Kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan IHW sempat ditahan bersama kadesnya pada 03 Juni 2015 lalu. Tampaknya, IHW masih menempuh jalur kasasi setelah divonis hakim.

Menurut Tatit, dari kedua bacaleg yang mendaftar lewat PDI Perjuangan,  nama Har telah diganti dengan Sutopo, warga Jatikalen sesaat setelah KPUD Nganjuk menemukan adanya berkas tidak memenuhi syarat (TMS) per 31 Juli 2018 lalu. Sedangkan IHW masih harus memenuhi persyaratan yang kurang, salah satunya adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk. Karena menurut pengakuannya, dia bukan terjerat kasus korupsi melainkan pidana biasa.

“Kalau yang satunya (IHW,Red) masih ada kesempatan melengkapi berkas yang kurang berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyatakan dia tidak pernah dihukum karena kasus korupsi. ” terang politisi PDI Perjuangan, ditemui wartawan saat menghadiri acara Silaturahmi Mas Novi – Kang Marhaen dengan masyarakat Nganjuk, di Dusun Duwel, Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Sabtu sore, 04 Agustus 2018.

Bila nanti, lanjut Tatit, dia tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta KPU, terpaksa harus dicoret dan tidak dapat diganti bacaleg lain. Karena jadwal validasi dan verifikasi berkas masing-masing bacaleg telah berakhir per 31 Juli 2018 lalu.

Tatit sendiri mengaku, tidak mengetahui ada dua bacaleg yang mendafatar anggota legislatif lewat PDI Perjuangan, pernah kesandung kasus korupsi. Lantaran semua berkas masuk ke sekretariat KPUD Nganjuk saat mendaftar dianggap sudah tidak ada masalah.

“Kami tahu setelah KPU melakukan validasi dan verifikasi semua berkas bacaleg dan KPU Nganjuk juga sudah mengirim surat kepada partai, bahkan semua partai, untuk segera menindaklanjuti temuan KPU soal dua caleg napi korupsi tersebut,” ujar Tatit.

Seperti diberitakan, Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Yudha Harnanto menyampaikan, setelah ditemukan rekam jejak keduanya yang mantan napi korupsi, secara otomatis Har dan IHW bakal dicoret dan diberi status tidak memenuhi syarat (TMS).

“Hasil verifikasi kemarin ada dua yang terindikasi (mantan napi korupsi, red). KPU Nganjuk juga sudah mengirim surat kepada partai, bahkan semua partai, untuk segera menindaklanjuti temuan KPU soal dua caleg napi korupsi tersebut,” ujar Yudha.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *