Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Nasional News Politik

Dua Mantan Napi Korupsi Daftar Caleg di Nganjuk

Secara Otomatis KPU Bakal Coret dan Beri Status TMS

NGANJUK –– Setelah dilakukan verifikasi berkas pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk menemukan dua orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi mendaftar sebagai peserta pemilu legislatif tahun 2019.

Kedua orang bacaleg tersebut tercatat sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan DPRD Nganjuk berbeda.

Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum, Yudha Harnanto menyampaikan, kedua bacaleg tersebut tercatat bernama Har dan IHW.

Menurut Yudha, sementara ini berkas pendaftaran dua bacaleg berlatar belakang mantan koruptor itu, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi masih berstatus belum memenuhi syarat (BMS).

Namun, setelah ditemukan rekam jejak keduanya yang mantan napi korupsi, secara otomatis Har dan IHW bakal dicoret dan diberi status tidak memenuhi syarat (TMS).

“Hasil verifikasi kemarin ada dua yang terindikasi (mantan napi korupsi, red). KPU Nganjuk juga sudah mengirim surat kepada partai, bahkan semua partai, untuk segera menindaklanjuti temuan KPU soal dua caleg napi korupsi tersebut,” ujar Yudha, Rabu, 01 Agustus 2019.

Diketahui, Har dan IHW mendaftar bacaleg lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk dua daerah pemilihan (dapil) berbeda di Kabupaten Nganjuk. Bacaleg Har pernah terjerat kasus korupsi Anggaran Rumah Tangga DPRD (ARTD) dan dana tali asih Kabupaten Nganjuk, tahun anggaran 2001-2003.

Har terjerat bersama sederet nama pejabat legislatif dan eksekutif Nganjuk saat itu. Dia sendiri divonis hakim pada tanggal 30 Mei 2006 lalu, dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp 25 Juta subsider 3 bulan kurungan, serta mengganti uang yang telah diterima.

Sedangkan bacaleg IHW pernah terjerat kasus korupsi jual-beli tanah kas di wilayah kecamatan Kertosono pada 2014 lalu saat menjabat sekdes. Kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan IHW sempat ditahan bersama kadesnya pada 03 Juni 2015 lalu. Tampaknya, IHW masih menempuh jalur kasasi setelah divonis hakim.

Sayangnya, sampai saat ini Ketua DPC PDIP Nganjuk Tatit Heru Tjahjono belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.

Sementara itu, secara umum seluruh bacaleg dari 15 parpol yang mendaftar ke KPU Nganjuk, merujuk  hasil verifikasi, hanya 10 persen yang seluruh berkas persyaratannya lengkap. Sementara 90 persen lainnya diminta memperbaiki atau melengkapi.

Ketidaklengkapan berkas pendaftaran bacaleg diantaranya karena kurang berkas foto copy legalisir ijazah, surat keterangan sehat, serta SKCK

Reporter:Sukadi

Editor :Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *