Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Nasional News

Giliran PNS Dinas PU Bina Marga Jatim Diperiksa KPK

Buntut Kasus Dugaan Korupsi Gratifikasi Fee Proyek dan Perizinan 2017 Mantan Bupati Taufiqurrahman

NGANJUK –– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mendalami kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Kali ini, penyidik KPK sedang fokus menangani dugaan kasus korupsi tentang gratifikasi fee proyek dan perizinan tahun 2017 di Kabupaten Nganjuk. Bahkan KPK sudah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, diantaranya, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar pada 25 Juli 2018 lalu. Sayangnya, kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.

Berikutnya, Senin 30 Juli 2018, penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan untuk Budi Wahyu Priyono, seorang pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemprov Jawa Timur, sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan mengatakan, penyidik perlu mengklarifikasi sejumlah informasi kepada saksi (Budi Wahyu Priono, red), terkait dugaan penerimaan gratifikasi Taufiqurrahman selama menjabat Bupati Nganjuk.

Selebihnya, belum ada penjelasan lebih rinci apa keterkaitan pegawai Dinas PU Bina Marga Jatim itu dengan kasus gratifikasi eks-Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Informasi dari sumber internal Pemkab Nganjuk, setidaknya sepekan terakhir ada pegawai PNS dan kepala OPD Pemkab Nganjuk juga dipanggil penyidik KPK ke Jakarta, terkait kasus gratifikasi perizinan. Pemanggilan ini tampaknya kelanjutan dari puluhan saksi terkait, termasuk sejumlah birokrasi, anggota dewan, camat, dan pengusaha beberapa bulan lalu.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari KPK dan Pemkab Nganjuk terkait informasi tersebut.

Untuk diketahui, Taufiqurrahman sebelumnya terjaring OTT KPK pada 25 Okotber 2017 di Jakarta, atas dugaan menerima suap promosi jabatan PNS Pemkab Nganjuk.

Taufiq menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 22 Juni 2018, dan dinyatakan terbukti bersalah menerima suap. Hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara serta denda Rp350 juta untuknya.

Pada pengembangan kasus usai OTT suap, KPK belakangan juga menjerat Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek dan perizinan, serta tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Taufiq diduga memindahkan, membelanjakan, menitipkan atau mengubah bentuk hasil gratifikasinya sepanjang tahun 2013 sampai 2017, dengan cara membeli sejumlah kendaraan dan tanah atas nama orang lain.

Dalam proses pengusutan, Penyidik KPK sudah menyita sejumlah aset milik Taufiq. Di antaranya 1 unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D Tahun 2012 warna abu-abu, dan 1 unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua.

Pada Desember 2017 lalu, tim KPK juga kembali datang ke Kabupaten Nganjuk untuk melakukan penyitaan aset Taufiqurrahman, antara lain tanah seluas 10 hektare di hutan Puh Tulis, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

“Tanah ini dibeli oleh Pak Taufiq (Taufiqurrahman, red) tahun 2015. Tiap hektare dihargai Rp 100 juta, jadi totalnya Rp 1 miliar,” ujar Suwadi, mantan Kepala Desa Suru, kepada wartawan.

Menurut penuturan Suwadi, Taufiq tak membeli tanah itu secara langsung, melainkan lewat tangan pejabat Camat Ngetos saat itu, selaku bawahannya.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *