Berita Utama Birokrasi Lintas Daerah News Politik

BPK Temukan Dana RSUD Rp 8,6 M Nyimpang Perawat Jadi Tumbal

Fraksi HN-PENAS Minta Pemkab Nganjuk Carikan Solusi

NGANJUK –– Ratusan perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dua bulan gagal menerima tunjangan jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan.  Menyusul temuan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan sebelumnya. Dalam audit keuangan, BPK menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran di RSUD Nganjuk sekitar Rp 8,6 miliar. Merasa dijadikan tumbal, sejumlah perawat mendatangi salah satu anggota DPRD Nganjuk, Raditya Haria Yuangga (Angga). Mereka mengeluhkan, selama dua bulan, Mei dan Juni 2018 tidak menerima tunjangan senilai antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta tiap bulannya.

“Padahal kami ini dua puluh  empat jam yang mengurus pasien, tapi sudah dua bulan tunjangan Jaspel tidak dicairkan, alasannya terkait temuan BPK ada penyimpangan penggunaan anggaran,” keluh salah satu perawat yang takut disebut namanya, mendatangi kediaman anggota DPRD Nganjuk yang juga Ketua Fraksi HN-PENAS.

Kontan, keluhan perwakilan perawat RSUD Nganjuk mendapat perhatian dari politisi Partai Hanura Angga. Sebelum penyampaian jawaban Pj. Bupati Nganjuk Sudjono atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Nganjuk, Angga menyampaikan, terkait temuan BPK adanya selisih anggaran senilai Rp 8,6 miliar sangat merugikan perawat. Selama dua bulan mereka terpaksa gigit jari, lantaran tidak menerima tunjangan Jaspel kesehatan. Bahkan mereka terancam untuk ikut menanggung mengembalikan uang yang sudah terlanjur digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan.

“Pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti terkait temuan BPK di RSUD Nganjuk, karena banyak perawat yang sudah terlanjur kredit motor dan rumah, tapi tunjangan Jaspel-nya tidak diberikan,” terang Angga di hadapan Pj. Bupati Nganjuk dan disaksikan sejumlah anggota DPRD dan pejabat OPD Kabupaten Nganjuk di ruang Rapat Paripurna, Jumat, 29 Juni 2018.

Pemerintah Daerah harus dapat mencarikan solusi lain. Gara-gara temuan BPK, dua bulan perawat tidak dapat menima tunjangan. Apalagi membebani mereka untuk mengembalikan uang temuan BPK senilai Rp 8,6 miliar bukanlah jumlah yang sedikit.

“Kami saja yang anggota dewan tidak terima tunjangan bisa marah, apalagi mereka pegawai bawahan, meski terima Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, sangat berharga untuk biaya hidup sehari-hari,” tegasnya.

Sayang, usulan pencairan tunjangan Jaspel kesehatan perawat RSUD Nganjuk tersebut tidak dimasukkan dalam laporan pemandangan umum. Menurut Angga, temuan diterima setelah pembacaan pemaandangan umum disampaikan ke Pj. Bupati Nganjuk.

“Saya menerima informasi ini setelah pandangan umum kami sampaikan, jadi tidak kami sertakan dalam pemandangan umum. Yang penting, kita carikan solusi bersama, agar tidak membebani hidup perawat apalagi dipaksa untuk mengembalikan,” tandasnya.

Pj. Bupati Sudjono melalui Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agoes Irianto menyampaikan, Pekkab Nganjuk secepatnya mencarikan jalan keluar terkait temuan BPK terhadap RSUD Nganjuk yang berdampak kepada ratusan perawatnya. Pemkab memerintahkan Inspektorat untuk menjadi fasilitator antara pihak pemerintah daerah dengan BPK. Selanjutnya, melakukan koordinasi bersama tiga OPD, yakni inspektorat sendiri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan RSUD Nganjuk.

“Pemkab Nganjuk sedang mencari jalan keluar terkait usulan dari salah satu anggota dewan, agar para perawat di RSUD Nganjuk tidak dibebani akibat temuan BPK,” ujar Kabag Humas Pemkab Nganjuk dihubungi lewati mobile phone-nya.

Kabag Humas menyebut, memang ada temuan BPK terhadap penyimpangan penggunaan keuangan di RSUD Nganjuk selama melakukan audit antara Bulan Februari hingga April 2018 lalu.

“Itu audit untuk tahun anggaran 2017, ada temuan dari BPK yang dampaknya menimpa para perawat,” tukasnya.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *