Berita Utama Lintas Daerah News

Dewan Minta Pabrik Illegal di Mlorah Ditutup

Ancam Lahan Pertanian Produktif dan Merusak Lingkungan

NGANJUK –– Warga Dusun Sugihwaras dan Dusun Tugu, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ngeluruk ke Kantor DPRD Nganjuk. Mereka menuntut pemerintah daerah (Pemda) Nganjuk agar menghentikan perluasan area industri pabrik di desanya.

Belasan warga terdampak perluasan area industri pabrik di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso didampingi Camat Rejoso, Harianto ditemui anggota Komisi 1 DPRD Nganjuk di ruang rapat Banmus. Serta dari birokrasi Pemkab Nganjuk, dihadiri pejabat Kantor BPPT dan Bappeda Nganjuk. Sedangkan dari pihak industri pabrik tidak disertakan.

Dalam dengar pendapat bersama anggota DPRD Nganjuk, warga Mlorah menyampaikan, adanya industri pabrik milik PT. Merak Jaya Beton dan PT. Kerta Rajasa, kondisi lahan pertanian dan lingkungan di dua dusun, yakni Dusun Sugihwaras dan Dusun Tugu desa setempat menjadi rusak.

“Apalagi, maraknya pabrik di desa tersebut mengancam lahan pertanian produktif, karena banyak beralih fungsi menjadi bangunan pabrik,” keluh Heri Widodo, warga Desa Mlorah dalam dengar pendapat, Senin, 25 Juni 2018.

Arbayana, anggota Komisi 1 DPRD Nganjuk menyampaikan, warga Mlorah pantas untuk marah kepada pemilik industri pabrik. Lantaran, adanya industri pabrik dapat mengancam lahan pertanian produktif di desa itu. Apalagi, ada salah satu perusahaan belum mengantongi ijin operasional, namun kenyataannya sudah beroperasi sejak lama.

Arbayana meminta, pemerintah daerah untuk menghentikan perluasan area pertanian untuk pabrik dan membongkar bangunan milik PT. Merak Jaya Beton karena hingga sekarang tidak memiliki ijin operasional. Serta meninjau kembali ijin milik PT. Kerta Rajasa yang diketahui melanggar peraturan. Industri pabrik yang memproduksi karung ini, berdasarkan ijin memanfaatkan lahan seluas sekitar 5,5 hektare.

“Namun kenyataannya, meluas menjadi sekitar 8 hektare. Sementara sisanya belum memiliki ijin. Yang belum punya ijin diberhentikan saja,” terang politisi dari partai Demokrat itu.

Siswanto, pejabat dari Kantor BPPT Nganjuk menyampaikan, Desa Mlorah termasuk kawasan abu-abu, yakni kawasan diperuntukkan industri. Termasuk, lahan yang selama ini telah berdiri industry pabrik karung dan beton, merupakan kawasan industri yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Bila warga menghendaki lahan pertanian kembali menjadi kawasan hijau, maka harus dilakukan revisi perda RTRW terlebih dahulu,” ujarnya.

Sayang sekali, dengar pendapat tidak dihadiri pihak industri pabrik, sehingga hasilnya masih mengambang. Hanya, anggota DPRD Nganjuk meminta kepada Satpol PP untuk memastikan keberadaan dua perusahaan sudah mengantongi ijin atau sebaliknya. Serta menghentikan perluasan lahan pertanian produktif sebagai area industri.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *