Berita Utama Lintas Daerah News Politik

Money Politik dalam Kemasan “Zakat” Beredar Jelang Pilkada Nganjuk

Pembagian “Zakat” Dibarengi Kaos Identitas Paslon

NGANJUK –– Pembagian zakat terselubung politik praktis terjadi di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diduga, pembagian zakat yang dibagikan oleh salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, Novi – Marhen bertendensi politik. Masalahnya, saat membagikan beras kepada sejumlah warga, melalui simpatisannya, juga dibarengi dengan identitas paslon nomor urut 1 dalam bentuk kaos.

Dayat, (50) warga Dusun Kentong, Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk mengetahui adanya indikasi pelanggaran pilkada, lantas melaporkan adanya pembagian zakat dan kaos bergambar paslon Novi – Marhen ke Panwascam Sukomoro, Selasa, 12 Juni 2018, pukul 09.00 WIB.

Menurut Dayat, pembagian zakat berlabel politik dianggap menyalahi aturan pemilu, diketahui Senin sore, 11 Juni 2018 saat dibagikan di desanya, sekitar pukul 15.00 – 16.00 WIB.

“Mereka membawa kantong plastik berisi beras kira-kira seberat 2,5 kg dan kaos bergambar paslon, lalu dibagikan ke warga. Yang membagikan juga memakai kaos bergambar paslon Novi – Marhen,” terang Dayat.

Setelah ditelusuri, lanjut Dayat, ternyata beras zakat dan kaos bergambar paslon nomor urut 3 tersebut didapat dari salah satu pengusaha di Nganjuk bernama IM, tidak lain adalah orang tua Cabup Novi.

“IM ternyata bapaknya mas Novi, calon Bupati Nganjuk. Karena itu, saya melaporkan masalah ini ke Panwascam Sukomoro,” tegasnya di depan sejumlah awak media.

Tristiawan, Ketua Pawascam didampingi Gemmy Bagus, komisioner Panwascam Sukomoro membenarkan telah menerima laporan dugaan adanya pembagian beras zakat dan kaos bergambar paslon tersebut.

“Benar, kami telah menerina laporan tersebut dari warga Desa Kedungsuko. Namun kami belum nengetahui isi pasti dari bungkusan plastik tersebut,” ujarnya.

Kendati telah pihaknya telah menerima barang bukti, namun kasus dugaan pembagian zakat berlabel politik tersebut masih diperlukan pengkajian lebih lanjut.

“Kami minta waktu dulu karena kami kan juga harus koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten,” katanya.

Reporter: Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *