Opini

Dulu Miefiq Sekarang Beras Rentenir

Penulis : Sukadi

Masih segar di ingatan warga Nganjuk, dua periode Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang bupati yang kini berujung di balik jeruji penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman. Kesengsaraan warga Nganjuk sangat terasa, hingga kemiskinan menggejala di hampir setiap kehidupan, banyak gedung rusak, jalan-jalan tak terlihat mulus, berubah kubangan. Jual beli jabatan dan sogokan menjadi terang-terangan, semua terukur dengan uang.

Dalam pemenangan pilkada saat itu, satu suara warga Nganjuk cukup dibandrol 2 bungkus mie instant senilai sekitar Rp 5 ribu. Saat itu, begitu popular, kendati sekadar dua bungkus mie instant, tapi pengaruhnya begitu menggurita karena pembalutnya lebih tinggi dari nilai mie instant yang diperlihatkan. Money politic dijalankan sembunyi-sembunyi, nilainya cukup menggiurkan untuk ukuran orang-orang pinggiran yang buta akan pendidikan politik. Padahal nilai politik uangnya diterima calon pemilih, tidak lebih dari dua kilogram beras. Tak heran, cost politic yang tinggi berbanding lurus dengan bagaimana cara mencari pulihan. “Tidakkah bertanya, di mana para penegak hukumnya.”

“Malaslah ngomongnya.”

Beruntung KPK secepatnya menangkap pelakunya, sebelum menambah kesengrasaan warga Nganjuk dan kerugian uang Negara.

Kembali, warga Nganjuk dihadapkan pembodohan atas momen pilkada. Di satu sisi, penyelenggara pilkada menghendaki, pilkada yang jujur, bebas praktik politik uang, dengan ancaman begitu menakutkan, baik bagi si pemberi maupun si penerima sama-sama bakal menuai akibatnya. “Tapi nyatanya?”

Menghendaki proses pilkada yang fair dan demokrastis pada pilkada Nganjuk Juni 2018 mendatang, tampaknya sulit  terealisasi. Pasalnya,  mulai terang-terangan salah satu paslon menabrak aturan dengan keyakinan pasti lolos dari jeratan hukum “penyelenggara pilkada” di Nganjuk.

Sudah dapat ditebak, tidak akan bernyali untuk mengambil tindakan tegas, meski pelanggaran berkali-kali mulai dimainkan. Hukum diplintir-plintir untuk mengelabuhi calon pemilih, peluang dibuka lebar-lebar bagi paslon berduit.

Belumkah cukup dua alat bukti menguatkan untuk dijerat hukum bagi salah satu paslon yang terang-terangan bermain politik uang? Kendati tidak langsung politik uang bernilai nominal, namun barang bukti beras berbalut poltik sangat terasa.

“Ini demokrasi merk apa?.”

Telah dipergoki, salah satu simpatisan yang belakangan diketahui sebagai orang tua paslon bagi-bagi beras, bersembunyi di balik momen zakat. Bukan hanya 2,5 kilogram beras, masih ditambah kaos bergambar paslon. Ini nyata-nyata, pelanggaran pilkada dan patut ditindaklanjuti ke ranah hukum, kalau tidak ingin disebut, penyelenggara pilkada Nganjuk berpihak.

Berasumsi, ini mungkin peluang salah satu paslon yang tidak langsung bagi-bagi duit, karena takut dijerat aturan money politik. Lantas menggantinya dengan barang, berupa beras yang dipertegas dengan kaos bergambar paslon.

“Artinya, warga pemilih ditipu untuk mau menerima pemberian beras (bukan uang), tapi diarahkan untuk memilih paslon dimaksud setelah mengetahui pemberian kaos bergambar paslon.”

Bukan hanya calon warga pemilih yang dibutakan, para penegak hukum terpadu tampaknya pun turut dibutakan.  Karena barang yang dibagikan berupa beras dan kaos, bukan uang. Maka tidak dapat dikatakan sebagai praktik money politik.

Bila yang terjadi benar-benar demikian, jangan salahkan bila pesta demokrasi pilkada Nganjuk bakal tercederai dan banyak ditinggalkan pemilihnya. Banyak tempat-tempat pemungutan suara sepi, karena hati calon pemilih sakit hatinya. Berharap penegak hukum berlaku adil, justru memberi peluang paslon untuk bermain.

Lebih membutakan lagi, beras yang dibagi-bagikan adalah hasil usaha rentenir yang tidak diragukan bagi warga Nganjuk, track recordnya. Bila praktik bagi beras ini dijalankan bagi warga pemilih, berapa miliar rupiah yang disiapkan untuk menipu hati rakyat Nganjuk dalam pilkada mendatang. Cost politik terlalu tinggi berbanding lurus dengan mencari pulihan bila jadi terpilih menjadi bupati.

“Jas bukak iket blangkon, sama juga sami mawon”

Tidak ada bedanya, rezim dua bungkus mie instant dengan beras rentenir, ujung-ujungnya sama-sama menyengsarakan rakyat Nganjuk.

“Faham?!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *