Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal Nasional News Politik

Giliran KPK Periksa Unsur Pimpinan Legislatif Nganjuk

NGANJUK –– Kian runyam pusaran kasus dugaan korupsi yang telah melibatkan eks-Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat mantan Bupati Nganjuk itu dalam kasus tindak pidana korupsi suap dan jual beli jabatan, kini giliran kasusnya merembet kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Runyamnya, kasusnya tidak hanya berhenti kepada mantan bupati Taufiqurrahman sendiri, namun merembet ke sejumlah unsure pimpinan DPRD Nganjuk. Tak heran, buntut kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Nganjuk dua periode ini tampaknya masih panjang.

KPK sudah memeriksa puluhan saksi dari pejabat Pemkab Nganjuk sejak pekan lalu. Yang terbaru, Selasa siang ini, 05 Juni 2018, penyidik giliran memanggil dan memeriksa salah seorang unsur pimpinan legislatif Nganjuk, yakni Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto.

Jianto dalam kasus TPPU yang menjerat Taufiqurrahman diperiksa oleh penyidik di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

”Yang bersangkutan (Jianto) dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka TPPU TFR (Taufiqurrahman),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa 5 Juni 2018.

Hanya saja, tidak dijelaskan rinci materi apa saja yang ditanyakan penyidik terhadap Jianto.

Lebih lanjut Febri mengatakan, penyidik masih terus mendalami pemberian-pemberian yang diduga diterima oleh tersangka dari para Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Nganjuk terkait pengisian jabatan, mutasi, dan rotasi di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

Untuk diketahui, Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka TPP sejak 8 Januari 2018 lalu.

Selain kasus TPPU, Taufiq juga diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk masing-masing sebesar Rp. 1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.

Selain itu, juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk sebelumnya dan “fee-fee” proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017.

Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Awalnya, pasca operasi tangkap tangan (OTT) 25 Oktober 2017 silam, KPK menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Lima tersangka itu, yakni Taufiqurrahman sendiri, lalu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, dan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri.

Reporter: Sukadi

Editor : Yuniar N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *