Berita Utama Hukum Kriminal

Bupati Nganjuk Non-aktif Dituntut 10 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Jual Beli Jabatan

SIDOARJO –– Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melilit Bupati Nganjuk non – aktif Taufiqurrahman memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat, 18 Mei 2018.

Dalam tuntutannya, tim JPU yang dipimpin  Fitroh Rockcahyanto menyebut, di hadapan mejelis hakim, Taufiqurrahman agar dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dipotong masa tahanan, dan denda Rp 600 juta, subsider 6 bulan penjara.

Tak cukup di situ, jaksa KPK antara lain Arif Suhermanto, Fitroh ROhcayandi dan Dame Maria Silaban juga meminta majelis hakim untuk mencabut hak politik terdakwa Taufiqurrahman selama empat tahun.

Usai agenda pembacaan tuntutan ini, pada persidangan berikutnya terdakwa Taufiqurrahman diberi kesempatan untuk membacakan pembelaan (pleidoi), sebelum kemudian sampai pada agenda puncak yakni pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim.

Dalam kasus ini, Taufiqurrahman dinilai melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, pada awal persidangan lalu, tim jaksa KPK masing-masing Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Arif Suhermanto, Adhi Kurniawan, Dame Maria Silaban, Ni Nengah Gina Saraswati dan Herry BS Ratna Putra, telah membacakan surat dakwaan untuk Taufiqurrahman.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, dijelaskan terdakwa Taufiqurrahman telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah senilai total Rp 1,35 miliar, terkait jual-beli jabatan PNS di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Jaksa KPK menjelaskan, Taufiq menerima hadiah tersebut dengan atas jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Sebagai Bupati, terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang RI no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujar jaksa KPK dalam dakwaannya saat itu.

Taufiqurrahman yang diangkat sebagai Bupati Nganjuk pada 12 April 2013, diketahui melakukan tindak pidana suap lelang jabatan di Lingkungan Pemkab Nganjuk pada kurun waktu 2016-2017, dimana pada lelang tersebut, terdakwa menerima uang Rp 30 juta hingga Rp 500 juta.

Selain kasus suap jual-beli jabatan, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atas kasus gratifikasi uang dari dua rekanan kontraktor. Masing-masing memberikan uang Rp 1 miliar pada tahun 2005.

Lalu, Taufiqurrahman juga diduga mendapat gratifikasi dalam bentuk lain seperti satu unit mobil Jeep Wrangler abu-abu tahun 2012 serta satu unit smart fortwo abu-abu tua. Gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi, promosi jabatan dan fee-fee sejumlah proyek dalam kurun waktu 2016 hingga 2017.

Reporter : Sukadi

Editor: Yuniar N.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *