Berita Utama Birokrasi Hukum Kriminal News

Dinas PU Nganjuk Didemo Tunggal

Indikasi Monopoli dan Jual Beli Proyek Sistem Ijon

NGANJUK– Indikasi jual beli proyek terjadi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nganjuk. Dalam kurun waktu tahun 2018, lebih dari 500 paket pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Hanya dalam kenyataannya, proyek sudah habis dibagi-bagi sebelum dibuka. Sekitar 400 paket pekerjaan ditawarkan secara pengadaan langsung (PL) dan 100 paket ditawarkan dengan sistem tender bebas.

Karuan, indikasi kecurangan jual beli proyek di kantor Dinas PU Kabupaten Nganjuk ini menyulut kemarahan para pemborong jasa dan kunstruksi di Kabupaten Nganjuk. Mereka menuduh, ada kong-kalikong antara oknum panitia pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Kabupaten Nganjuk dengan penerima pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan dimonopoli satu kontraktor (Har) dari Nganjuk sendiri.

Salah satunya adalah Hadi Sudarmanto, manager CV. Praja Mandiri dari Nganjuk menyesalkan praktik bawah tangan antara panitia pengadaan barang dengan Har yang diduga ikut mengatur semua proyek yang ada di Dinas PU tersebut.

“Paket sudah habis sebelum waktunya dibuka, setelah kami telusuri ternyata ada oknum yang bekerjasama dengan panitia pengadaan barang dan jasa serta pejabat internal,” terang Hadi Sudarmanto yang mengaku mewakili sejumlah pemborong di Nganjuk, Senin, 23 April 2018.

Bukan hanya pemborong, indikasi praktik kecurangan di Dinas PU Kabupaten Nganjuk juga menyulut kemarahan salah satu warga di Nganjuk, Miftah. Akibatnya, dia menggelar demo tunggal di halaman Kantor Dinas PU Kabupaten Nganjuk. Miftah menyuarakan, ada indikasi 70 paket pekerjaan yang dibeli Har menggunakan CV sendiri dan pinjam dari beberapa rekanan. Untuk tiap paket, Har berani membeli dengan harga 10 persen hingga 15 persen, bayar di muka. Sedangkan untuk paket yang dilelang bebas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau pokja juga bisa dikondisikan oleh Har. Untuk mengelabuhi rekanan yang lain, Har juga meminjam CV dari luar.

“Pengadaan barang dan jasa, baik langsung  atau pelelangan terbatas, harus tetap mengacu UU jasa kunstruksi dan kepres. Apalagi pengadaan secara langsung yang dilakukan secara ijon jelas menyalahi aturan, dan dapat dikatagorikan  suap atau KKN, masuk pidana korupsi,” ujar Miftah dalam orasi tunggalnya menggunakan media megaphone.

Sialnya, dugaan jual beli proyek, tidak satu pun pejabat di Dinas PU Kabupaten Nganjuk yang dapat dimintai keterangan. Termasuk kepala dinas dan sekretaris PU Kabupaten Nganjuk, juga tidak terlihat berada di kantor.

Kendati demikian, Miftah mengancam akan terus menggelar demo yang lebih besar dengan mengajak para kontraktor dan warga Nganjuk mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Nganjuk. Rencananya, demo susulan akan digelar rutin, tiap Senin dan Kamis, hingga ada kejelasan dan tindakan tegas dari pejabat berwenang.

Reporter : Sukadi

Editor: Nidya Pratiwi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *