Berita Utama Nasional News Politik

Oknum Timses Paslon Menangi PL Bahan Coklit Pilkada Nganjuk

Diduga ASN KPU Curangi Prosedur Pengadaan

NGANJUK – ANJUKZONE – Dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk 2018 kembali terungkap. Bila sebelumnya dugaan kecurangan dilakukan oleh oknum aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Nganjuk. Lantaran ASN ini diduga terlibat langsung dalam kampanye salah satu pasangan calon (paslon) di wilayah Kecamatan Sukomoro beberapa waktu lalu. Kini giliran ASN sekretariat KPUD Nganjuk diduga melakukan kecurangan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa formulir model AA-KWK, AA-1KWK, dan AA2-KWK atau sticker.

Dugaan menguat setelah ditemukan bukti surat perintah kerja (SPK) nomor: 02/RT.01.1-SP/3518/PPK/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 terkait pengadaan bahan pencocokan dan penelitian (coklit). Sistem pengadaan melalui pemilihan langsung (PL) ini dimenangkan oleh CV. Semulur Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dengan nilai kontrak Rp 149.404.005, belum termasuk PPh, sebagaimana tertera dalam surat tagihan per 20 Januari 2018. Pasalnya, dalam SPK tersebut, diketahui sebagai direktur perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor, perdagangan umum dan liveransir adalah salah satu tim pemenangan Nganjuk Nyawiji paslon Novi – Marhaen sebagai juru bicara.

Hal mengejutkan, antara angka bukti tagihan dengan surat perintah bayar yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tidak sama, yakni senilai Rp 166.004.450 sudah termasuk pajak.

Komisioner Devisi Hukum KPUD Nganjuk Yudha Hernanto, SH., MH., dikonfirmasi prosedur pengadaan bahan coklit menyampaikan, seluruh proses pengadaaan barang dan jasa pemilu menjadi tanggungjawab penuh panitia pengadaan. Salah satunya pengadaan bahan coklit yang dimenangkan oleh CV Semulur, menjadi kewenangan pejabat di kesekretariatan KPUD Nganjuk. Termasuk PPKom dan bendahara pengeluaran, dilakukan oleh ASN kesekretariatan.

“Komisioner tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pengadaan barang dan jasa pemilu, semua menjadi tanggungjawab penuh kesekretariatan lewat panitia pengadaan,” terang Yudha.

Hanya Yudha tidak menampik bila sistem pemenangann kontrak dilakukan secara pemilihan langsung, CV Semulur sebagai rekanan, karena nilainya kontrak kurang dari Rp 200 juta.

“Jadi komisioner tidak bisa ikut menentukan siapa pemenang tender atau rekanan yang dipilih, karena memang bukan wewenangnya,” tukasnya.

Reporter : sukadi

Editor : Yuniar Nurrohmah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *