Hukum Kriminal News

Tunggu Incrach Pejabat Harijanto dan Bisri Terancam Pecat

Terdakwa Kasus Korupsi OTT Bupati Nganjuk Nonaktif Taufiqurrahman

NGANJUK – ANJUKZONE – Terancam dipecat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk nonaktif Harijanto dan Kabag Umum RSUD nonaktif M. Bisri yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Suarabaya, Senin, 21 Maret 2018 lalu.

Agus Hariyanto, Kabag Humas Pemkab Nganjuk menyampaikan, saat ini tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dan Bagian Hukum masih menunggu putusan incrach dari Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengadili dua terdakwa yang terbelit kasus tindak pidana korupsi operasi tangan (OTT) Bupati Nganjuk nonaktif, Taufiqurrahman tersebut. “Kami tetap berperpatokan pada UU ASN,” terang Agus.

Sesuai UU ASN tersebut, kedua perjabat tersebut dapat dinyatakan kehilangan jabatannya. Yaitu sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Kabag Umum RSUD Nganjuk. Karena perbuatan kedua pegawai tersebut dianggap tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, kini pemerintah daerah sedang mengkaji terkait status kedua pejabat tersebut. Hanya, masih menunggu status kedua pejabat tersebut dinyatakan incrach oleh pengadilan yang menanganinya.

“Akan kami kaji terlebih dulu, sambil nunggu incrach,” tegasnya.

Menurut Agus, pemberhentian kedua penjabat tersebut diatur dalam UU no. 5/2014 tentang ASN. Termasuk terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.

Hanya dalam pasal 87 ayat 2  dan ayat 4 huruf d UU ASN tersebut sudah mengatur tindakan terencana atau tidak terencana. Yakni, pegawai yang divonis paling singkat dua tahun penjara karena melakukan tindak pidana tidak terencana, bisa diberhentikan dengan hormat. Kemudian pegawai yang divonis paling singkat dua tahun penjara karena tindak pidana terencana bisa diberhentikan tidak dengan hormat.

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar Nurrohmah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *