Birokrasi Nasional News

Takut Tak Maksimal Serap Anggaran, Kemenkeu Desiminasikan ADD

Perdes, APBDes dan Perda Belum Siap

NGANJUK – ANJUKZONE – Guna akselesari penyerapan anggaran dana desa (ADD) tepat guna, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar desiminasi ADD. Diseminasi yang diikuti 264 kepala desa se Nganjuk dan sejumlah muspika tersebut, Kemenkeu bekerjasama dengan anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) VIII Jawa Timur, HM. Suryo Alam, di Pendapa Kabupaten Nganjuk, Kamis, 15 Maret 2018.

Kendati ADD yang dikucurkan pemerintah pusat merupakan angin segar bagi seluruh desa di pelosok negeri, namun masih ada beberapa faktor ADD yang menyebabkan percepatan ekonomi belum bisa maksimal.  Untuk itu Kemenkeu RI diwakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil VIII Jawa Timur.

Bodiarso Teguh Widodo Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu RI. (foto-sukadi)

“Untuk menyamakan persepsi serta percepatan pembangunan yang merata dengan menggunakan anggaran dana desa yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Hingga kini pemerintah pusat telah menggelontrkan Rp 7,2 triliyun dari yang telah dipersipakn negara sebanyak Rp 11 triliyun. Angka itu merupakan angka yang telah ditransfer pusat ke rekening kas daerah. Sementara penyerapan di lapangan masih di angka ratusan milyar  tiap kabupaten,” Bodiarso Teguh Widodo Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu RI.

Salah satu kendala tidak terserapnya dana desa secara baik adalah terkendala beberapa aturan yang ada, termasuk belum terpenuhinya persaratan  penyaluran tahap pertama oleh pihak desa yaitu perdes dan APB Des. Selain itu, di beberapa tempat meski beberapa desa sudah siap,  namun di tingkat kabupaten belum ada perda yang mengatur, sehingga angka penyerapan ke desa belum bisa maksimal.

Suryo Alam anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Timur menyebut, ADD bisa untuk mempercepat ekonomi desa dengan melahirkan kegiatan padat karya.  Seperti pembangunan desa, mulai dari irigasi, pembangunan jalan hingga hal-hal yang bersifat krusial.

Hm. Suryo Alam, anggota DPR RI Fraksi Golkar (foto-sukadi)

“Contoh lain dari kegiatan padat karya yang lebih bisa dirasakan yaitu percepatan produk lokal. Dengan menyiapakan sarana dan prasarananya dari desa, untuk menguatkan apa yang dimiliki desa sehingga memiliki nilai jual tinggi dan membuat desa bisa lebih mandiri, dengan kultur kelokalanya, ” ujar Suryo Alam.

Lalu apa kata Bupati Nganjuk soal dana desa di Nganjuk? Beberapa waktu lalu Nganjuk dihebohkan dengan diamankannya seorang kepala desa karena menggunakan dana desa uantuk kepentingan pribadi. Hal itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala desa di Nganjuk. Bupati Nganjuk Abdul Wachid Badrus menyebut, kepala desa diminta bekerja sesuai proporsinya, ketika mendapat amanat penggunaan dana desa.

“Jangan sampai dengan banyak dikucurkannya anggaran desa justru menjadi sarang tindakkan korupsi, melainkan menjadikan para kepala desa semakin semangat membangun desanya lebih baik,  dengan mengedepankan kegiatan padat karya dan bermanfaat bagi masyrakat banyak,” kata Abdul Wakhid Badrus Bupati Nganjuk

Dengan Desiminasi seperti ini, diharapkan pejabat desa tidak lagi ragu membuat program yang bisa memajukan desanya. Yakni realisasi kegiatan yang lebih padat karya, tepat penggunaan dan memberikan manfaat ke seluruhan untuk masyarakat desa setempat.(*)

Reporter : Sukadi

Editor : Yuniar Nurrohmah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *