News Politik

KPU Lantik PPK dan PPS Pemilu 2019

912 Panitia Ad Hoc Mulai Kerja Sejak Dilantik

NGANJUK – ANJUKZONE –  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk mengambil sumpah dan melantik anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) pemilu 2019, Nganjuk 08 Maret 2018.

Sedikitnya 912 anggota PPK dan PPS dari 20 kecamatan se-Kabupaten Nganjuk dilantik langsung oleh Ketua KPUD Nganjuk, Agus Rahman Hakim, di GOR Bung Karno, Begadung Nganjuk. Mereka terdiri dari 60 anggota PPK dan 852 anggota PPS.

Agus Rahman Hakim menyampaikan, kendati pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati masih dalam proses dan berlangsung 27 Juni 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk sudah dihadapkan persoalan baru. Yakni pembentukan panitia Ad Hoc PPK dan PPS pemilihan legislatif (pilleg) dan presiden (pilpres) 2019 mendatang. “Sedangkan panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk saat ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pilbup dan pilgub, 27 Juni 2018 mendatang dan diperkirakan berakhir masa kerjanya bulan Juli 2018,” terang Ketua KPUD Nganjuk ditemui usai melantik dan mengambil sumpah anggota PPK dan PPS.

Agus menjelaskan, khusus badan penyelenggara Ad Hoc pilleg dan pilpres terdapat perubahan mendasar. Yakni, berdasarkan Undang-Undang no. 07 tahun 2017 tentang Pemilu, total anggota Ad Hoc tidak lagi 5 orang, melainkan hanya 3 orang. Sehingga terjadi pengurangan dari total panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk, dari 5 orang menjadi 3 orang.

“Ini yang menjadikan repot, panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk sekarang ini untuk kebutuhan pilbup dan pilgub yang masing-masing anggotanya 5 orang, sedangkan untuk pilleg dan pilpres, sesuai undang-undang pemilu hanya dibatasi 3 orang, sehingga harus ada penyusutan jumlah anggota,” katanya.

Hal yang sama, Yudha Harnanto, anggota komisioner Devisi Hukum KPUD Nganjuk menyampaikan, sebelum dilantik, anggota PPK dan PPS pemilu 2019 dilakukan Sosialisasi Evaluasi Kinerja dan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2019 di Hotel Nirwana, Selasa, 27 Februari 2018 lalu.

Hanya, sistem perekrutan anggota panitia Ad Hoc pemilu dibutuhkan ketelitian dari panitia rekrutmen. Pasalnya, anggota baru ini juga didapat dari anggota lama yang sudah menjabat sebagai anggota PPK dan PPS untuk pilbup dan Pilgub. “Untuk mengurangi dari 5 orang menjadi tiga orang ini yang agak repot, maka butuh ketelitian,” tegas Yudha.

Untuk itu, saat sosialisasi disampaikan, masing-masing anggota saling menilai kinerja dari masing-masing anggota yang lain. Sehingga akan tampak, mana anggota yang bisa bekerja atau sebaliknya dari hasil penilaian tersebut. Selain itu, penilaian juga dilakukan oleh kesekretariatan KPUD Nganjuk  dengan mengisi questioner bagi masing-masing panitia Ad Hoc.

Menurut Yudha, ada indikator penilaian yang cepat dan tepat untuk memilih panitia Ad Hoc. Yakni, apabila anggota KPK dan PPS sudah pernah menjabat dua kali periode, mereka secara otomatis tidak diangkat menjadi panitia Ad Hoc pada putaran pilleg maupun pilpres. Sehingga dimungkinkan, banyak yang gugur.

“Dari 5 anggota PPK dan PPS, mungkin hanya tersisa 1 atau 2 orang, karena sisanya sudah pernah menjabat 2 periode,” ujarnya.

Anggota PPK dan PPS pemilu tersebut rata-rata juga menjabat sebagai anggota PPK dan PPS pilkada 2018. Mereka mulai bekerja sejak dilantik hingga masa jabatannya berakhir setelah pemilu. (sukadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *