Birokrasi News

Pengelola Ponten Luruk Disperindag Nganjuk

“Tolak Pemerintah Ambil Alih Sistem Pengelolaan”

NGANJUK – ANJUKZONE – Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk bakal menarik seluruh fasilitas ponten yang selama ini disewakelolakan ke warga masyarakat. Sedikinya ada 100 ponten yang akan ditarik kembali dan akan diambil alih sistem pengelolaannya. Kontan keputusan Disperindag Kabupaten Nganjuk menuai protes dari sejumlah pengelola yang selama ini menangani. Sedikitnya delapan orang perwakilan mendatangi kantor dinas yang berada di Jalan Gondowardoyo Nganjuk, Jumat, 02 Februari 2018.

Sukartono, salah satu perwakilan pengelola, selama ini mereka merasa tidak ada masalah dengan system bagi hasil yang disetor ke dinas tiap bulannya. Yang mereka lakukan, kerjasama dalam kontrak dengan pemerintah daerah, sistem setoran tiap bulan. Besarnya bervariasi, sesuai kondisi dan lokasi ponten yang dikelola. Seperti ponten yang dikelolanya, Sukartono harus setor Rp 300 ribu tiap bulannya.

Pengelola ponten di Pasar Wage Nganjuk (foto-sukadi)

“Besarnya setoran tidak sama, tergantung tempat dan kondisi MCK (ponten,red),” ujar Sukartono usai mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Namun bila pemerintah daerah akan mengambil alih, pihaknya mengaku keberatan. Karena dia tidak memiliki pekerjaan tetap, selain sebagai pengelola ponten. Apabila pemerintah daerah tetap akan mengambil alih pengelolaan ponten, Sukartono bersama seluruh pengelola ponten akan menuntut ganti rugi.

“Kalau pemerintah daerah tetap ngotot, kami minta kompensasi pekerjaan lain,” katanya.

Muhammad Arief, pegawai Disperindag Kabupaten Nganjuk menyampaikan, lebih dari 100 ponten yang disewakelolakan ke masyarakat, dengan sistem kontrak. Sesuai kontrak per tahun lalu,  sudah waktunya dikembalikan ke pemerintah daerah lagi. Meski demikian, pemerintah daerah masih memberikan kompensasi dan tetap berkoordinasi dengan pihak warga pengelola ponten.

“Rencananya,  pihak dinas akan segera melakukan koordinasi kembali dengan para pengelola MCK di Nganjuk, guna hasil keputusan yang tidak saling merugikan, baik pemerintah maupun warga pengelola,” kata Arief. (sukadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *