Hukum Kriminal Nasional News

Kronologis Operasi Tangkap Tangan di Kendari

“KPK Sesalkan Suap Kepala Daerah Terus Terulang”

JAKARTA – ANJUKZONE – Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Walikota Kendari terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2018, pada hari ini (1/3) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap keempat tersangka, yaitu ADR (Walikota Kendari periode 2017 – 2022), ASR (Swasta), FF (Swasta) dan HAS (Direktur Utama PT SBN).

Keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua rumah tahanan terpisah. ADR, ASR dan FF ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan HAS di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya KPK telah menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara Walikota Kendari secara bersama-sama dengan ASR dan FF dari HAS selaku Direktur Utama PT SBN terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2018.

Atas perbuatannya, ADR, ASR dan FF disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

foto-Febri Diansyah
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi

Sedangkan, HAS diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sebelumnya mengamankan total 12 orang pada Selasa hingga Rabu, 27-28 Februari 2018 di Kendari. Pada Senin siang, 26 Februari 2018, KPK mengetahui telah terjadi penarikan uang Rp1,5 miliar dari Bank Mega di Kendari dan kemudian teridentifikasi komunikasi dugaan peruntukan dan pengantaran uang pada pihak yang terkait dengan Walikota Kendari. Setelah memastikan ada indikasi kuat telah terjadi transaksi, pada Selasa, 27 Februari 2018 sekitar pukul 20.08 WITA berturut-turut hingga keesokan harinya tim KPK mengamankan sejumlah pihak termasuk Walikota Kendari, ASR, FF dan HAS. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, KPK telah melakukan pemeriksaan awal kepada para pihak yang diamankan di Polda Sulawesi Tenggara.

Ini kronologisnya 

Pada Senin siang (26/2)KPK mengetahui telah terjadi penarikan uang Rp1,5 miliar dari Bank Mega di Kendari dan kemudian teridentifikasi komunikasi dugaan peruntukan dan pengantaran uang pada pihak yang terkait dengan Walikota Kendari. Setelah memastikan ada indikasi kuat telah terjadi transaksi, pada 27/2 secara berturut-turut tim KPK membawa dua orang pegawai PT. SBN, yaitu H dan R di kediaman masing-masing serta buku tabungan dan bukti penarikan uang Rp1.5M.

Selanjutnya tim membawa HAS, Direktur PT SBN di rumahnya. Selanjutnya pada Rabu, (28/2) dini hari tim KPK membawa ADR (Walikota Kendari) di rumah dinasnya. Selanjutnya secara berturut tim bergerak ke rumah pribadi ASR dan membawa yang bersangkutan; lalu FF di kediamannya. Enam  orang tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan dan tim melakukan klarifikasi atas sejumlah informasi yang diterima dari masyarakat. Selanjutnya 5 dari 12 orang yang diamankan tersebut kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

ADR (Walikota Kendari) diduga bersama-sama bbrp pihak menerima hadiah dari swasta/pengusaha terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Kendari Th 2017 – 2018 senilai total 2,8 miliar. Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012.

Dugaan Penerimaan uang/hadiah oleh Walikota Kendari melalui pihak lain tersebut diindikasikan untuk kebutuhan kampanye ASR sebagai cagub Prov Sultra pada pilkada serentak 2018.

Teridentifikasi, Sandi yang digunakan adalah “koli kalender” yang diduga mengacu pada arti uang satu milyar.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, KPK menetapkan status Tersangka kepada .

HAS (Direktur Utama PT. Sarana Bangun Nusantara) sebagai Pemberi dan ADR (Walikota Kendari) ,ASR (Cagub Prov Sultra),FF (swasta ) sebagai Penerima.

KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang.

Dan, diduga sama seperti peristiwa tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah belakangan ini KPK menemukan uang suap tersebut diperuntukan sebagai pendanaan kebutuhan/kegiatan kampanye calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018.

KPK terus mengingatkan kepada seluruh Kepala daerah khususnya yang mengikuti kontestasi pilkada agar menghentikan praktik kutipan/pungli atau penerimaan fee proyek untuk kepentingan pribadi khususnya terkait biaya politik selama kampanye. (sumber: www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *