News Politik

PMII Cabang Nganjuk Tolak UU MD3

NGANJUK – ANJUKZONE – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Nganjuk mendatangi Kantor DPRD Nganjuk. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Sebelum diterima masuk gedung, massa yang berjumlah 25 orang tersebut berorasi di depan kantor dewan. Mereka juga membentangkan poster dan spanduk, berisi penolakan revisi UU MD3.  Massa juga membawa alat peraga keranda mayat, sebagai simbul kematian demokrasi di Indonesia dengan lahirnya UU MD3.

Izza Muhtadin, Koordinator Lapangan PMII Cabang Nganjuk menyampaikan, pada prinsipnya ada tiga penolakan dalam aspirasinya di depan anggota dewan. Lantaran dalam UU MD3 tersebut disimpulkan apabila tiap orang yang dianggap merendahkan DPR, mereka dapat dipenjara. “Ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter,” ujar Izaa di depan anggota DPRD Nganjuk, Marianto dari F-PDI Perjuangan dan Nur Daenuri dari F-PKB di ruang Rapat Banmus, DPRD Nganjuk.

Massa PMII Cabang Nganjuk bentangkan poster dan spanduk, tolak revisi UU MD3 (foto-sukadi)

Selanjutnya, apabila anggota dewan mau diperiksa dalam kasus, harus mendapat persetujuan MKD (Majelis Kehormatan Dewan) dan harus mendapat persetujuan dari presiden secara tertulis. “Ini melanggar prinsip persamaan di depan hukum,” tegasnya.

Berikutnya, PMII Cabang Nganjuk mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentan revisi UU MD3.

Ketiga tuntutan tersebut dituangkan dalam kesepakatan antara pihak PMII Cabang Nganjuk dengan anggota DPRD Nganjuk untuk kemudian dikirim ke Kantor DPR RI di Jakarta. adv/(sukadi)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *