News Politik

KPU Kurangi Panitia Ad Hoc PPK dan PPS

NGANJUK – ANJUKZONE – Proses pemilihan bupati dan wakil bupati belum dimulai, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk sudah dihadapkan persoalan baru. Adalah pembentukan panitia Ad Hoc PPK dan PPS pemilihan legislatif (pilleg) dan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Sedangkan panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk saat ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pilbup dan pilgub, 27 Juni 2018 mendatang dan diperkirakan berakhir masa kerjanya bulan Juli 2018.

Yudha Harnanto, SH., MH., menjelaskan, khusus badan penyelenggara Ad Hoc pilleg dan pilpres terdapat perubahan mendasar. Yakni, berdasarkan Undang-Undang no. 07 tahun 2017 tentang Pemilu, total anggota Ad Hoc tidak lagi 5 orang, melainkan hanya 3 orang. Sehingga terjadi pengurangan dari total panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk, dari 5 orang menjadi 3 orang.

“Ini yang menjadikan repot, panitia Ad Hoc yang sudah terbentuk sekarang ini untuk kebutuhan pilbup dan pilgub yang masing-masing anggotanya 5 orang, sedangkan untuk pilleg dan pilpres, sesuai undang-undang pemilu hanya dibatasi 3 orang, sehingga harus ada penyusutan jumlah anggota,” terang anggota komisioner Devisi Hukum KPUD Nganjuk dalam Sosialisasi Evaluasi Kinerja dan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2019 di Hotel Nirwana, Selasa, 27 Februari 2018.

Lebih-lebih sistem perekrutan anggota panitia Ad Hoc Pileg dan Pilpres dibutuhkan ketelitian dari panitia rekrutmen. Pasalnya, anggota baru ini juga didapat dari anggota lama yang sudah menjabat sebagai anggota PPK dan PPS untuk pilbup dan Pilgub. “Untuk mengurangi dari 5 orang menjadi tiga orang ini yang agak repot, maka butuh ketelitian,” tegas Yudha.

Untuk itu, saat sosialisasi disampaikan, masing-masing anggota saling menilai kinerja dari masing-masing anggota yang lain. Sehingga akan tampak, mana anggota yang bisa bekerja atau sebaliknya dari hasil penilaian tersebut. Selain itu, penilaian juga dilakukan oleh kesekretariatan KPUD Nganjuk  dengan mengisi questioner bagi masing-masing panitia Ad Hoc.

Menurut Yudha, ada indikator penilaian yang cepat dan tepat untuk memilih panitia Ad Hoc. Yakni, apabila anggota KPK dan PPS sudah pernah menjabat dua kali periode, mereka secara otomatis tidak diangkat menjadi panitia Ad Hoc pada putaran pilleg maupun pilpres. Sehingga dimungkinkan, banyak yang gugur.

“Dari 5 anggota PPK dan PPS, mungkin hanya tersisa 1 atau 2 orang, karena sisanya sudah pernah menjabat 2 periode,” ujarnya.

Untuk memenuhi 3 orang anggota panitia Ad Hoc, otomatis KPU harus mengadakan seleksi tersendiri.

Runyamnya, akan terjadi jabatan ganda menyusul perubahan total anggota panitia AD Hoc tersebut. Panitia lama sebanyak 5 orang diperkirakan berakhir masa jabatannya hingga Juli 2018. Sedangkan, panitia baru harus sudah dilantik sekitar bulan Maret 2018. Sehingga dalam kurun waktu 5 bulan (Maret – Juli), ada panitia yang menjabat dua-duanya, masih menjabat sebagai panitia Ad Hoc pilbup dan pilgub, sedangkan mereka sudah dilantik sebagai panitia Ad Hoc pilleg dan pilpres.

“Kalau jabatannya ganda, pasti gajinya juga dobel,” pungkasnya. (sukadi)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *