Nasional News Politik

Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap “Diduga Terima Suap Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Garut”

GARUT – ANJUKZONE – Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jawa Barat dan Polres Garut menangkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, Sabtu siang,  24 Februari 2018.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membenarkan kabar penangkapan terhadap dua penyelenggara Pilkada di Kabupaten Garut ini, Sabtu malam. “Sudah diamankan pihak Polda,” kata Budi singkat lewat pesan What’s App tanpa menjelaskan lebih jauh.

Kedua penyelenggara Pilkada tersebut diamankan karena diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Garut. “Komisioner KPUD Garut berinisial AS dan Ketua Panwaslu Garut HHB ditangkap atas dugaan tindak pidana menerima suap/gratifikasi untuk meloloskan salah satu calon dalam pilkada kab. Garut melanggar pasal 11 dan atau 12 UU Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 UU TPPU,” ujar Kabid Humas Polda Jabar AKBP Hari Suprapto saat dikonfirmasi, Sabtu malam. Selain mengamankan keduanya, aparat kepolisian juga mengamankan sebuah unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih dengan nomor polisi Z 1784 DY. Operasi penangkapan dipimpin oleh Kepala Satgas (Kasatgas) 1 Satgas Anti Money Politik Bareskrim Mabes Polri AKBP Golkar Pangarso bersama Satgasda Polda Jabar dan Polres Garut. Ditemui di kantor Panwaslu Kabupaten Garut Jalan Raya Garut-Samarang, Hampor Kecamatan Tarogong Kidul pada Sabtu malam, anggota Panwaslu Ahmad Nurul Syahid membenarkan bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Garut telah dibawa tim dari Polda Jabar. “Tadi udah beres rapat sekitar jam 12.10 WIB,” katanya.

Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penangkapan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan satu orang komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, berkaitan dengan kasus dugaan suap dari calon bupati yang tidak lolos. Jika benar itu adalah suap dari calon yang tidak lolos, kata Hilwan, maka ini jadi bukti bahwa KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun. “Gratifikasi itu kan memberikan sesuatu untuk lolos, nah ini yang ngasih gratifikasi siapa, saya belum dapat keterangan resminya. Dari informasi yang berkembang, ini katanya dari calon yang tidak lolos. Kalau tidak lolos, justru ini pembuktian bahwa kami tidak bisa diintervensi oleh apapun,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor KPU, Minggu, 25 Februari 2018  siang. Hilwan sendiri mengaku, menerima informasi resmi soal penangkapan anggotanya pada Minggu 25 Februari 2018  pagi. Sabtu 24 Februari 2018  malam, pihaknya menerima informasi soal penangkapan dan setelah dikroscek pada Minggu 25 Februari 2018  pagi, informasi itu dipastikan benar.

Setelah kejadian itu, Hilwan mengatakan pihaknya langsung berkumpul dengan komisioner lain dan bersepakat untuk tetap fokus menjalankan tahapan pilkada. Hilwan mengakui, banyak informasi beredar bahwa ia juga ikut menerima gratifikasi. Ia membantah kabar tersebut. Hilwan mengaku jadi korban fitnah dari informasi yang beredar tersebut. Sebab, selama ini, ia mengaku tidak pernah menerima apapun dari siapapun. “Saya bisa buktikan, saya juga dikit-dikit untuk melaporkan orang yang telah memfitnah saya,” tegas Hilwan. Baca juga : KPU Jawa Barat Panggil KPU Garut Terkait Adanya OTT Hilwan memastikan, meski saat ini anggota KPU Garut berkurang satu orang, ia memastikan proses pilkada di Garut tidak akan terganggu. Karena, masih ada empat komisioner yang bisa bekerja. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *